Gerindra Bantah Ada Instruksi Kelola Dapur MBG

AKTUALITAS.ID – Polemik mengenai keterlibatan kader Partai Gerindra dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus menjadi perhatian publik. Menanggapi isu yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan tegas.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat latar belakang politik pengelola SPPG, melainkan fokus pada kualitas layanan, kepatuhan terhadap aturan, serta standar operasional yang telah ditetapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, perdebatan mengenai siapa pemilik atau pengelola dapur SPPG tidak boleh mengalihkan perhatian dari tujuan utama program, yakni memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

“Yang menjadi fokus adalah apakah operasionalnya berjalan sesuai SOP, sesuai aturan, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Prasetyo saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6).

Menariknya, Prasetyo juga berbicara sebagai kader Partai Gerindra terkait munculnya berbagai spekulasi yang mengaitkan partainya dengan pengelolaan sejumlah dapur SPPG di berbagai daerah.

Ia membantah adanya instruksi resmi dari partai yang mengarahkan kader untuk terlibat dalam pengelolaan SPPG.

“Sebagai kader Partai Gerindra, kami dapat menyampaikan bahwa tidak ada instruksi institusional dari partai terkait hal tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa apabila terdapat kader Gerindra yang mengelola dapur SPPG, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi masing-masing dan bukan kebijakan organisasi.

Meski demikian, ia mengakui bahwa secara internal partai terus mengingatkan seluruh kader yang terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG agar menjaga kualitas pelayanan dan mematuhi seluruh standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada kualitas layanan di lapangan. Karena itu, seluruh pengelola SPPG tanpa terkecuali wajib menjaga mutu makanan, tata kelola operasional, hingga aspek keamanan pangan.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh SPPG tanpa membedakan latar belakang pengelolanya. Semua pihak yang terlibat dalam program tersebut harus tunduk pada aturan yang sama.

Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas berbagai sorotan yang berkembang terkait keterlibatan sejumlah pihak dalam pengelolaan dapur MBG. Pemerintah menekankan bahwa ukuran keberhasilan program bukan terletak pada siapa pengelolanya, melainkan pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dan peserta program.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memastikan pengawasan terhadap SPPG akan terus diperketat guna menjamin standar layanan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. (Bowo/Mun)