Politikus PDIP Tegaskan Amnesti Hasto Tak Ubah Sikap Partai terhadap Pemerintah

AKTUALITAS.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menegaskan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak mengubah sikap partai terhadap pemerintah. Menurutnya, PDIP tetap memposisikan diri sebagai partai penyeimbang yang bukan bagian dari koalisi maupun oposisi.

“Dari awal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, tidak bagian koalisi dan juga tidak bisa menjadi oposisi, karena Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tak mengenal oposisi dan koalisi,” jelas Guntur Romli dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).

Sikap ini, lanjut Guntur, telah diputuskan dan tertuang dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada 2024 lalu. Hal tersebut tetap berlaku meski Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. “Meski Mas Hasto dapat amnesti, posisi PDI Perjuangan tetap tidak berubah,” tambahnya.

Guntur juga menegaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bukanlah pemimpin transaksional. Partai akan terus mendukung program pemerintah yang berpihak pada masyarakat, namun tidak segan mengkritik jika program tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Kalaupun mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, Ketua Umum kami Ibu Megawati memberikan syarat program yang pro rakyat. Kalau tidak, kami akan tetap melakukan kritik,” ujar Guntur.

Sikap resmi partai ini disampaikan secara tegas dalam Kongres V PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025). Megawati menegaskan PDIP tidak memosisikan dirinya sebagai oposisi maupun sekadar membangun koalisi kekuasaan, melainkan sebagai partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat.

“PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” tegas Megawati.

Dengan demikian, PDIP menegaskan komitmennya untuk menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif dalam dinamika pemerintahan Indonesia. (Ari Wibowo/Mun)