Ketua MPR Serahkan ke Presiden soal MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace

AKTUALITAS.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, merespons desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Desakan itu muncul menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Muzani menyatakan, peluang Indonesia untuk keluar dari BoP sangat bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih mencermati perkembangan global.

“Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat situasi ini Presiden menyimak dengan seksama,” kata Muzani di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, Presiden terus memantau dinamika konflik di Timur Tengah sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat dalam negeri.

“Beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Terkait desakan agar Indonesia mencabut keanggotaan dari BoP, Muzani menegaskan Presiden telah mengetahui dan memahami Tausiyah MUI tersebut. “Ya, saya kira Presiden sudah tahu,” tandasnya.

Sebelumnya, MUI menyampaikan sikap resmi melalui Tausiyah Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amirsyah Tambunan pada Minggu (1/3/2026).

Dalam pernyataannya, MUI mempertanyakan efektivitas Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian yang adil bagi Palestina. MUI menilai strategi tersebut justru berpotensi memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tegas MUI dalam Tausiyahnya.

MUI juga menilai eskalasi konflik terbaru, termasuk serangan bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, berpotensi memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan secara langsung maupun melalui proksi.

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum mengumumkan keputusan resmi terkait keanggotaan dalam Board of Peace. Presiden disebut masih melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik, kepentingan nasional, serta aspirasi publik.

Perkembangan sikap Indonesia terhadap Board of Peace menjadi perhatian luas di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan meningkatnya solidaritas publik terhadap perjuangan Palestina. (Bowo/Mun)