PDIP Ogah Biarkan Pemerintah Jalan Sendiri Tanpa Dikritik

AKTUALITAS.ID – Isu stabilitas ekonomi nasional kembali menjadi sorotan setelah Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Seruan tersebut muncul di tengah upaya menjaga keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.

Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam sistem pemerintahan. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut, partainya sejak awal memilih untuk berada dalam posisi yang mendukung jalannya pemerintahan, namun tetap menjalankan fungsi kontrol politik.

“Sejak awal kami menyatakan diri sebagai partai penyeimbang. Artinya kami mendukung penuh pemerintahan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan rakyat,” ujar Deddy kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Meski menyatakan dukungan terhadap pemerintah, PDIP menegaskan tidak akan melepaskan fungsi kritik dan koreksi. Menurut Deddy, peran tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik bukan berarti tanpa catatan. PDIP, kata dia, tetap akan memberikan kritik, rekomendasi, serta koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Tetapi pada saat yang sama kami juga akan memberikan catatan, kritik, dan rekomendasi untuk perbaikan. Itulah esensi partai penyeimbang agar ada check and balance dalam pemerintahan,” jelasnya.

Lebih jauh, Deddy menepis anggapan bahwa PDIP memiliki kepentingan agar pemerintahan berjalan tidak stabil. Ia menegaskan partainya justru berkepentingan agar pemerintahan berhasil menjalankan amanat konstitusi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Tidak pernah ada keinginan dari PDI Perjuangan agar pemerintah gagal. Tetapi kami punya kewajiban moral dan ideologis untuk memastikan pengelolaan kekuasaan sesuai konstitusi dan amanat rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini membutuhkan kerja sama erat antar-lembaga negara, termasuk pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, sinergi kebijakan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi yang konsisten agar kebijakan moneter dan fiskal dapat saling mendukung. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah dinilai membutuhkan soliditas seluruh elemen untuk menjaga fundamental ekonomi tetap kuat.

Dinamika antara seruan stabilitas dan posisi kritis partai politik seperti PDIP menunjukkan bahwa ruang demokrasi dan kontrol kebijakan tetap berjalan berdampingan. Di satu sisi pemerintah menekankan pentingnya sinergi, sementara di sisi lain partai politik tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya kekuasaan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kerja sama, tetapi juga oleh mekanisme kontrol yang seimbang dalam sistem demokrasi. (Bowo/Mun)