PKB: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

AKTUALITAS.ID – Isu perombakan alias reshuffle jajaran menteri yang disebut-sebut bakal dihelat pasca-perayaan 17 Agustus 2026 kian memanas di lingkaran elite politik. Menanggapi derasnya arus spekulasi, termasuk pernyataan PKS soal rekrutmen non-partai, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya angkat bicara.

Tanpa basa-basi, PKB secara tegas menyerahkan seluruh kendali perombakan kabinet kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menegaskan bahwa penentuan figur yang layak menduduki kursi menteri murni merupakan wewenang mutlak kepala negara. Pihaknya tidak ingin campur tangan terlalu jauh dan memilih pasrah pada keputusan akhir Istana.

“Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden,” ujar Daniel kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Meski isu bongkar pasang menteri berhembus kencang, Daniel membocorkan bahwa sejauh ini sinyal yang ditangkap dari internal Istana mengarah pada perombakan yang sifatnya terbatas. Artinya, reshuffle kemungkinan besar hanya difokuskan untuk menambal posisi menteri yang saat ini tengah kosong.

Kendati demikian, PKB tetap membuka mata atas segala kemungkinan dinamika politik ke depan. Perubahan posisi lain di luar kursi kosong dinilai tetap sah menjadi bagian dari hak prerogatif presiden.

“Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong,” beber Daniel.

“Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya,” sambungnya.

Di tengah teka-teki siapa figur yang bakal disetor masuk kabinet, PKB menitipkan pesan menohok kepada pemerintah. Mereka mendesak agar Presiden benar-benar menyeleksi sosok yang kompeten dan memahami substansi bidang tugasnya, bukan sekadar akomodasi politik. Suara dan aspirasi masyarakat juga diminta untuk dijadikan bahan pertimbangan utama.

“Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan,” pungkasnya. (Bowo/Mun)