Heddy Lugito: Jangan Biarkan Putusan DKPP Kehilangan Kepastian Hukum

AKTUALITAS.ID – Mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) secara eksplisit menegaskan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat (final and binding). Namun, dalam praktiknya sepanjang 14 tahun lembaga etik ini berdiri, kepastian hukum tersebut kerap terganjal akibat adanya pihak-pihak yang tetap membawa tindak lanjut putusan DKPP ke meja hijau, mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga peradilan umum.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyoroti bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejauh ini telah menindaklanjuti setiap putusan, persoalan justru muncul ketika eksekusi atau tindak lanjut tersebut dijadikan objek gugatan baru di lembaga peradilan lain.

“Sejauh ini, KPU dan Bawaslu telah menindaklanjuti putusan DKPP. Namun, terdapat persoalan ketika tindak lanjut putusan tersebut kemudian menjadi objek gugatan di pengadilan,” tegas Heddy saat membuka Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan DKPP di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut Heddy, beberapa tahun terakhir tercatat sejumlah perkara yang menyeret tindak lanjut putusan DKPP ke ranah peradilan. Situasi ini memicu ironi karena masih adanya perbedaan tafsir yang tajam mengenai sifat mutlak putusan DKPP. Bahkan, kasus teranyar menunjukkan adanya permohonan eksekusi ke sebuah Pengadilan Negeri (PN) terkait perkara etik yang sejatinya sudah diputus DKPP sejak 2014 silam.

“Contoh tersebut menunjukkan bahwa menempuh jalur peradilan etik tidak selalu serta-merta menghasilkan kepastian hukum. Proses di peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum dapat memperpanjang penyelesaian persoalan,” ungkap Heddy.

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Gatra ini menilai fenomena gugatan berulang tersebut berpotensi mendegradasi dan menegasikan kepastian hukum dari produk putusan DKPP. Oleh karena itu, ia mendorong adanya payung hukum yang lebih tegas sekaligus mekanisme eksekusi yang efektif agar setiap putusan etik memiliki daya ikat yang tak terbantahkan.

“Kami berharap persoalan ini dapat memperoleh penegasan dalam perubahan undang-undang pemilu,” tandasnya.

Rapat evaluasi dan koordinasi ini turut melibatkan jajaran Sekretariat DKPP bersama perwakilan Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu guna menyelaraskan langkah teknis di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Persidangan, Ratna Dewi Pettalolo, menekankan bahwa forum ini krusial untuk mendongkrak kualitas putusan lembaga etik tersebut. Ia mengingatkan agar KPU dan Bawaslu tidak memandang putusan DKPP sebatas instrumen administratif untuk menjatuhkan sanksi atau memulihkan nama baik penyelenggara pemilu semata.

Lebih jauh, Ratna berharap setiap putusan DKPP dijadikan pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran kode etik di internal penyelenggara pemilu.

“Bagi kami, putusan tidak akan memiliki makna apabila tidak memberikan manfaat nyata bagi perubahan perilaku penyelenggara pemilu,” pungkasnya. (Mun)