Ketua DPP PKS: Saatnya Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Langsung dan Pertimbangkan Pemilihan Melalui DPRD

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf, menyuarakan dukungan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya pada Kamis (19/12/2024), Muzzammil menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada langsung.

“PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD. Sudah saatnya kita mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan Pilkada langsung,” ujar Muzzammil.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas besarnya dana negara yang dihabiskan untuk penyelenggaraan Pilkada langsung dalam beberapa tahun terakhir, yang mencapai sekitar Rp80,65 triliun. Menurutnya, dana besar tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program kesejahteraan rakyat, seperti pembukaan lapangan kerja, modal usaha, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan fasilitas kesehatan.

Muzzammil juga mengindikasikan bahwa Pilkada langsung rentan terhadap konflik dan polarisasi di masyarakat, serta dapat mengakibatkan diskriminasi dalam pembangunan. “Kita telah menyaksikan konflik dan polarisasi dalam proses Pilkada langsung di berbagai daerah. Selain itu, biasanya desa-desa yang tidak mendukung kandidat pemenang mendapatkan diskriminasi dalam hal pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi kemungkinan kecurangan yang sering terjadi dalam Pilkada langsung, seperti politik uang, keberpihakan aparat, dan masalah dalam rekapitulasi suara. Ia mengusulkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan polisi, kejaksaan, dan KPK untuk memperkuat pengawasan.

Muzzammil juga menekankan bahwa pemilihan melalui DPRD merupakan bagian dari proses demokratis yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Sila ke-4 Pancasila. “Pilkada melalui DPRD juga merupakan implementasi dari demokrasi perwakilan. Namun, etika dan moral harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

Dukungan PKS untuk wacana ini menunjukkan langkah menuju peninjauan kembali sistem pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dengan harapan menciptakan proses yang lebih efektif dan mengurangi potensi permasalahan di masyarakat. (Damar Ramadhan)