POLITIK
Pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno Dijadwalkan pada 7 Februari 2025
AKTUALITAS.ID – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Dody Wijaya, mengkonfirmasi bahwa pelantikan calon kepala daerah terpilih, termasuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025. Pernyataan ini disampaikan Dody usai mengunjungi kediaman Pramono Anung, calon gubernur terpilih untuk DKI Jakarta.
“Sejauh ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 masih menetapkan tanggal 7 Februari sebagai waktu pelantikan serentak, dan tentu ini merupakan domain pemerintah pusat,” jelas Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (5/1/2024).
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pelantikan akan sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, terutama terkait dengan keputusan revisi Perpres 80. “Kami akan mengikuti keputusan tersebut. Namun, hingga saat ini, pelantikan untuk calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap dijadwalkan pada 7 Februari 2025,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan adanya penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang semula dijadwalkan pada 7 Februari 2025 menjadi 13 Maret 2025. Penundaan ini disebabkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang perlu menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilihan daerah terlebih dahulu.
“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 tetap sesuai Perpres nomor 80, sedangkan pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih akan dilakukan pada 10 Februari 2025,” tambah Rifqinizamy.
Sementara itu, Dody menegaskan pentingnya kepastian waktu pelantikan agar proses pemerintahan di Jakarta dapat berjalan lancar. Dengan demikian, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno diharapkan siap menjalankan tugas mereka dalam memimpin Jakarta setelah pelantikan nanti. (Enal Kaisar)
-
POLITIK28/06/2026 22:30 WIBPengamat Sebut Parpol Harus Punya Enam Modal Agar Punya Kekuatan Besar di Indonesia
-
POLITIK29/06/2026 17:00 WIBSafari Politik Jokowi dan PSI Berpotensi Timbulkan Kegaduhan
-
NASIONAL29/06/2026 00:00 WIBDPR Desak Kemhan Hentikan Sementara Latsarmil SPPI 2026
-
EKBIS28/06/2026 21:00 WIBPrabowo Diminta Tinjau Ulang Rencana Aturan Kadar Tar dan Nikotin Rokok
-
POLITIK29/06/2026 11:00 WIBPartai Buruh Oleng Dihantam Badai Pengunduran Diri 1,3 Juta Kader
-
NASIONAL29/06/2026 06:00 WIBPDIP Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihentikan
-
POLITIK29/06/2026 09:00 WIB64 Guru Besar Desak Hentikan Intimidasi Mahasiswa
-
EKBIS29/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Naik Lagi

















