Jokowi Nilai Evaluasi Proyek Strategis Nasional Dapat Membawa Perbaikan

AKTUALITAS.ID – Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menyatakan legawa jika proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini dijalankannya dievaluasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi menilai bahwa evaluasi dan koreksi terhadap proyek-proyek tersebut adalah hal yang positif dan dapat membawa perbaikan.

“Ya gak apa-apa. Kan baik, dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik, gitu lho,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya pada Selasa (14/1/2025).

Ia menegaskan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil selama masanya menjabat presiden tidak sepenuhnya benar dan bisa jadi memerlukan revisi atau perbaikan.

“Belum tentu yang kita putuskan betul 100 persen kan. Kan bisa dikoreksi, bisa dievaluasi. Saya kira akan bagus,” ujarnya menambahkan.

Meskipun disinggung mengenai nasib proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak langsung masuk dalam agenda pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, Jokowi tetap menunjukkan sikap positif.

Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk IKN tetap akan dianggarkan oleh pemerintahan baru. “Ya nyatanya anggarannya untuk IKN kan tetap,” katanya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya dikabarkan akan melakukan evaluasi terhadap berbagai proyek strategis nasional. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang dikenal dekat dengan Prabowo, menegaskan bahwa setiap proyek yang dianggap kurang berguna bagi masyarakat akan menjadi fokus evaluasi.

“Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” ungkap Dasco dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Namun, Dasco tidak merinci proyek mana saja yang akan dievaluasi. Ia menekankan bahwa meskipun evaluasi ini mungkin menyebabkan ketidakpuasan di kalangan tertentu, pemerintahan Prabowo akan tetap melanjutkannya sebagai langkah yang diperlukan.

Sorotan juga muncul terkait proyek pagar laut di pesisir Tangerang, yang dihubungkan dengan pencatutan PSN.

Ombudsman RI meminta klarifikasi mengenai proyek tersebut, namun pemerintah dan Agung Sedayu Group sebagai pihak yang bertanggung jawab menanggapi tuduhan itu dengan menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam masalah tersebut. (Enal Kaisar)