Belanja Negara di Dua Papua Capai Rp15,6 Triliun, DJPb Gencarkan Pendampingan Daerah

AKTUALITAS.ID — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp15,6 triliun hingga 30 September 2025.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp4,42 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp11,2 triliun.

“Serapan belanja negara sudah mencapai 59,5 persen dari pagu tahun 2025 sebesar Rp26,2 triliun,” ujar Kobir dalam konferensi pers kinerja APBN 2025 di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, serapan belanja kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai 57,7 persen dari total pagu Rp7,7 triliun. Rendahnya penyerapan ini dipengaruhi sejumlah faktor, seperti keterlambatan proses administrasi dan kontraktual, serta kendala perizinan.

Sementara itu, untuk belanja TKD telah terserap 60,4 persen dari total pagu, dengan penyaluran bergantung pada kelengkapan dokumen persyaratan.

“Kami terus melakukan pendampingan langsung bagi satuan kerja dan pemerintah daerah agar realisasi belanja bisa maksimal di triwulan IV,” jelasnya.

DJPb juga memantau perkembangan melalui sistem Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) dan memperkuat koordinasi dengan seluruh satuan kerja di dua provinsi tersebut.

“Kalau ada kendala, kami bantu fasilitasi penyelesaiannya agar tidak menunda penyerapan,” tambah Kobir.

Secara wilayah, Papua Barat mencatat realisasi belanja Rp9,4 triliun atau 58,5 persen dari pagu Rp16,1 triliun. Dari jumlah itu, belanja kementerian/lembaga Rp2,8 triliun (54,3 persen) dan TKD Rp6,5 triliun (60,2 persen).

Sementara Papua Barat Daya mencatat belanja negara Rp6,2 triliun atau 61,4 persen dari pagu Rp10,1 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1,6 triliun (64,8 persen) dan TKD Rp4,6 triliun (60,2 persen). (PURNOMO/DIN)