Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie Jadi Ketua

AKTUALITAS.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025) sore. Komisi ini diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008, Prof. Jimly Asshiddiqie.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Jimly, sembilan tokoh lainnya yang dilantik yaitu:

1. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
2. Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian
3. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
4. Otto Hasibuan, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
5. Jenderal (Purn.) Tito Karnavian, Mendagri sekaligus Kapolri 2016–2019
6. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
7. Mahfud MD, Menko Polhukam 2019–2024 sekaligus eks Ketua MK 2008–2013
8. Jenderal (Purn.) Idham Aziz, Kapolri 2019–2021
9. Jenderal (Purn.) Badrodin Haiti, Kapolri 2015–2016

Upacara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti pembacaan Keppres, lalu pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh UUD 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden yang diikuti serentak oleh seluruh anggota komisi.

Setelah sumpah jabatan, Jimly menandatangani berita acara pelantikan. Prabowo kemudian menyalami satu per satu anggota komisi yang baru dilantik.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, di antaranya Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menko Imigrasi Agus Andrianto.

Pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo untuk menata ulang institusi kepolisian dan menjawab desakan publik atas kebutuhan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. (PURNOMO/DIN)