Mardiono: PPP Masih Mendengarkan Publik soal Usulan Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menanggapi wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya diusulkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Mardiono menegaskan PPP memilih mendengarkan suara masyarakat dan terus melakukan komunikasi dengan partai lain sebelum mengambil sikap final.

Menurut Mardiono, setiap kebijakan politik harus mengacu pada realitas dan aspirasi rakyat. “Setiap kebijakan politik itu kan, kita memang harus juga mengacu kepada realitas bagaimana suara rakyat. Oleh karena itu PPP sekarang masih selalu mendengarkan, merangkul bagaimana suara rakyat,” ujarnya usai membuka Muswil PPP Sulsel di Hotel Claro Makassar, Senin (22/12/025).

Mardiono mengakui pembahasan soal Pilkada melalui DPRD sudah bergulir di kalangan partai politik. Ia juga menyebut pembahasan terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) masih berlangsung, termasuk opsi apakah pemilihan di tingkat provinsi tetap melalui DPRD provinsi atau menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai representasi negara di daerah.

Selain itu, Mardiono menyampaikan bahwa PPP aktif berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang belum, untuk merumuskan sistem pemilu ke depan. Tujuannya adalah memperbaiki kekurangan dari penyelenggaraan sebelumnya dan menghasilkan mekanisme demokrasi yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Mardiono menargetkan penyelesaian pengurus tingkat provinsi PPP melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 6 Januari 2026. Langkah ini bagian dari strategi konsolidasi untuk mengejar target kembali memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2029.

“Mudah-mudahan dengan dukungan penuh yang diberikan, khususnya dari Sulsel, saya akan bisa membawa PPP kembali nanti ke parlemen pada tahun 2029,” kata Mardiono, seraya meminta kader bekerja keras dan menjaga konsolidasi tanpa konflik.

Mardiono merinci rencana pembentukan kepengurusan baru tingkat DPW dan DPC pada Januari 2026, dengan pengecualian untuk daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya kepengurusan lengkap hingga tingkat kecamatan agar PPP memenuhi syarat verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2029.

Penutupan Muswil di Makassar menjadi momen konsolidasi awal bagi PPP pasca masa Plt, dan Mardiono meminta seluruh kader untuk menyukseskan agenda tiga tahun ke depan demi persiapan politik nasional yang lebih matang. (Bowo/Mun)