Golkar Tegaskan Tak Ada Perbedaan Tajam Bahlil dan Purbaya soal Lifting Migas

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan tidak ada perbedaan mencolok antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait isu lifting minyak dan gas (migas).

Menurut Sarmuji, isu yang berkembang seolah-olah terjadi ketegangan di antara keduanya tidak benar.

“Oh nggak ada, nggak ada. Nggak ada sama sekali memanas. Saya pastikan nggak ada. Bahwa ada yang mem-framing, iya. Tapi yang memanas nggak ada,” kata Sarmuji di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut lifting migas tidak mungkin meningkat tanpa adanya ladang minyak baru memiliki dasar yang benar. Namun, data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil terkait capaian lifting juga dinilai valid.

“Yang disampaikan Pak Purbaya ada sisi benarnya. Tapi yang meragukan datanya Pak Bahlil pasti jelas salahnya. Karena data itu dengan mudah bisa kita dapatkan. Tinggal ditotal saja jumlah lifting itu,” ujarnya.

Sarmuji menilai kedua menteri sebenarnya memiliki pandangan yang sejalan. Ia menekankan bahwa peningkatan lifting migas memang membutuhkan investasi baru, baik melalui eksplorasi maupun eksploitasi ladang yang telah ditemukan.

“Yang disampaikan Pak Purbaya benar, lifting itu kalau mau naik harus ada investasi. Dan itu Pak Bahlil juga hal yang sama,” kata dia.

Sebelumnya, dalam sebuah rapat, Purbaya menyoroti tren Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas yang dinilai akan terus menurun tanpa eksplorasi baru. Ia menyebut karakter alami reservoir minyak yang setelah mencapai puncak produksi akan mengalami penurunan.

Purbaya juga mengingatkan bahwa tanpa penemuan ladang minyak baru, lifting migas nasional sulit meningkat secara berkelanjutan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mengundang investor domestik maupun asing untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas.

Dengan klarifikasi dari Partai Golkar ini, perbedaan pandangan antara Bahlil dan Purbaya dinilai lebih sebagai perbedaan penekanan kebijakan, bukan konflik substansi terkait strategi peningkatan lifting migas nasional. (Bowo/Mun)