Kemhan Pastikan Kapal Induk untuk Misi Non-Tempur

AKTUALITAS.ID – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan diterima Indonesia direncanakan untuk operasi militer selain perang (OMSP), khususnya dalam penanggulangan bencana.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan kapal tersebut merupakan hibah dari pemerintah Italia melalui skema government to government (G to G).

Menurut Rico, meskipun berstatus hibah, pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, serta retrofit agar kapal dapat beroperasi optimal sesuai kebutuhan Indonesia.

“Ada kaitannya dengan biaya pemeliharaan, perbaikan, retrofit, karena kapal ini rencananya akan digunakan untuk operasi militer selain perang, khususnya penanggulangan bencana,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Kapal induk Giuseppe Garibaldi memiliki helideck yang mampu menampung hingga enam helikopter sekaligus. Fasilitas ini dinilai sangat strategis untuk mempercepat distribusi logistik, personel, serta bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam di wilayah Indonesia.

Rico mencontohkan, apabila kapal tersebut telah tersedia saat terjadi bencana besar di Sumatera, proses distribusi bantuan melalui udara bisa lebih efektif tanpa harus bergantung pada pangkalan atau landasan udara yang jaraknya jauh.

Selain itu, kapal-kapal kecil juga dapat melakukan suplai ulang bahan bakar minyak (BBM) dan logistik langsung ke kapal induk di laut, sehingga operasional menjadi lebih efisien.

Kemhan menegaskan kepemilikan kapal induk ini tidak berarti Indonesia mengadopsi strategi militer agresif. Pemerintah memastikan tidak ada niatan invasif dalam pengadaan kapal tersebut.

“Tidak ada niatan dari bangsa Indonesia bersifat agresif. Kapal ini akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan operasi militer selain perang,” tegas Rico.

Dengan luas wilayah kepulauan dan potensi bencana alam yang tinggi, keberadaan kapal induk seperti Giuseppe Garibaldi dinilai dapat memperkuat respons cepat pemerintah dalam penanganan krisis kemanusiaan di berbagai daerah. (Bowo/Mun)