Gus Hilmy: Jangan Buka Langit Indonesia untuk Militer AS

AKTUALITAS.ID – Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy, mendesak pemerintah untuk menolak wacana pemberian akses bebas bagi pesawat militer Amerika Serikat ke wilayah Indonesia karena dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Selasa (14/4/2026), Gus Hilmy menegaskan bahwa Indonesia memiliki mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia, bukan justru membuka ruang bagi aktivitas militer asing yang berpotensi terkait konflik global.

“Indonesia tidak boleh membuka jalur atau fasilitas bagi kekuatan militer negara mana pun yang terlibat dalam agresi,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun Kementerian Pertahanan menyatakan pembahasan tersebut belum final, masyarakat tetap berhak menyuarakan penolakan sejak awal karena menyangkut arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Gus Hilmy mengingatkan bahwa pemberian akses khusus kepada militer asing berisiko menggerus posisi netral Indonesia dalam percaturan internasional. Ia menilai langkah tersebut dapat membuat Indonesia dipandang berpihak dalam konflik global.

“Politik bebas aktif bukan berarti membuka pintu bagi semua kekuatan militer. Indonesia harus tetap bebas menentukan sikap dan aktif membela perdamaian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinilai kerap menggunakan kekuatan militer dan tekanan politik dalam berbagai konflik internasional. Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai perlu menjaga jarak dan memperkuat posisi sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian.

Lebih lanjut, Gus Hilmy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tunduk pada tekanan negara besar. Menurutnya, kedaulatan nasional dan amanat konstitusi harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

“Indonesia bukan negara satelit dan wilayah kita tidak boleh digunakan untuk kepentingan militer pihak lain,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan seharusnya menjadi dasar moral dalam menentukan sikap terhadap isu global.

Gus Hilmy juga meminta pemerintah untuk bersikap transparan kepada publik terkait pembahasan tersebut dan memastikan tidak ada perjanjian yang merugikan kedaulatan negara.

Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten berada di jalur perdamaian dan tidak terlibat dalam kepentingan militer asing, demi menjaga integritas dan posisi strategis di kancah internasional. (Bowo/Mun)