Ekonom Sebut Swasembada Beras Tak Sesederhana Itu

AKTUALITAS.ID – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mempertanyakan klaim swasembada beras yang disampaikan Menteri Pertanian RI. Ia menilai pernyataan tersebut harus didukung data empirik yang jelas, sekaligus menyoroti tuduhan “antek asing” terhadap pihak yang kritis.

Defiyan Cori menilai klaim keberhasilan swasembada beras perlu diuji secara objektif melalui data dan fakta yang terukur. Menurutnya, keberadaan stok beras di gudang tidak serta-merta membuktikan tercapainya swasembada.

Ia menyoroti bahwa produksi beras nasional memiliki batas logis berdasarkan luas lahan baku sawah (LBS) yang tersedia. Berdasarkan data, kapasitas produksi nasional dinilai berada pada kisaran tertentu dan perlu dikaji secara realistis.

Selain itu, Defiyan juga menyinggung tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia yang mencapai lebih dari 90 kilogram per kapita per tahun, sehingga keseimbangan antara produksi dan konsumsi harus dianalisis secara menyeluruh.

Menurutnya, klaim swasembada tidak dapat dilepaskan dari sejumlah indikator penting, seperti luas lahan panen, jumlah produksi gabah, hingga peningkatan jumlah petani.

Defiyan juga mengkritik pernyataan yang menyudutkan pengamat dan ekonom sebagai pihak yang tidak mendukung pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik berbasis data merupakan bagian dari proses akademik yang sehat.

“Tuduhan tanpa bukti tidak tepat. Seharusnya data diadu dengan data, bukan dengan narasi,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, swasembada beras maupun pangan bukanlah capaian yang bisa diraih dalam waktu singkat, mengingat adanya tantangan struktural seperti penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi.

Lebih lanjut, Defiyan mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai definisi dan parameter swasembada yang digunakan, agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru di masyarakat.

Ia juga menilai pentingnya transparansi data untuk menjaga kredibilitas kebijakan publik di sektor pangan.

Polemik ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam kebijakan pangan nasional. Dengan dukungan data yang valid dan akuntabel, klaim swasembada diharapkan dapat dipahami secara utuh oleh publik. (Bowo/Mun)