Satu Bank Umum Syariah Baru Akan Hadir Tahun ini

AKTUALITAS.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan keunikan produk dan model bisnis syariah sebagai bentuk implementasi dari pilar tiga RP3SI, yakni Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah.

Hal tersebut direalisasikan melalui penerbitan sembilan pedoman produk perbankan syariah sebagai acuan standardisasi dan implementasi produk berbasis akad syariah serta POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah untuk mendukung pengembangan inovasi produk investasi berbasis syariah.

OJK mengungkapkan bahwa satu bank umum syariah (BUS) baru hasil proses spin-off diharapkan terbentuk pada tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, mengatakan BUS baru tersebut akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2.

“Adapun saat ini telah terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Bank dalam kelompok KBMI 2 memiliki modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun. Sedangkan modal inti KBMI 3 berkisar lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun.

Dian menambahkan bahwa sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

Berbagai langkah tersebut, ujar dia, semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Hingga Maret 2026, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset dua digit, yakni sebesar 10,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau sebesar Rp1.061,61 triliun.

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82 persen (yoy) menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.

Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar 11,14 persen (yoy) menjadi Rp811,76 triliun.

Rasio financing to deposit ratio (FDR) terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65 persen, sejalan dengan semakin kuatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio non performing financing (NPF) gross dan NPF net yang masing-masing berada pada level 2,28 persen dan 0,87 persen.

Dian menambahkan, dukungan perbankan syariah pada penguatan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus ditingkatkan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Hal ini tercermin dari total penyaluran pembiayaan UMKM oleh industri perbankan syariah sebesar Rp217,86 triliun.

Lebih lanjut, OJK juga telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada 2025 untuk mengakselerasi pengembangan keuangan syariah dan antara lain melalui pengembangan keunikan produk syariah.

Saat ini KPKS telah menerbitkan beberapa rekomendasi antara lain penyesuaian rasio utang berbasis bunga pada Daftar Efek Syariah, penerbitan Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion, serta mendorong penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan syariah.

Dian mengatakan pengembangan keunikan produk syariah ini menunjukkan progres yang positif, antara lain melalui realisasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada 9 BUS, 3 UUS, dan 9 BPR Syariah dengan total nilai proyek mencapai Rp907,73 juta serta total penghimpunan dana sebesar Rp22,76 miliar.

Selain itu, Shariah Restricted Investment Account (SRIA) telah diimplementasikan oleh 1 BUS dan 1 UUS dengan total nominal piloting mencapai Rp1,35 triliun.

(Yan Kusuma/goeh)