Kacau! Jemaah Haji Keluhkan Tak Dapat Makanan Sambutan di Madinah

AKTUALITAS.ID – Pelayanan haji di Madinah kembali menuai sorotan tajam. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkap adanya jemaah Indonesia yang tiba di pemondokan dalam kondisi lelah usai perjalanan panjang, namun justru tidak mendapatkan konsumsi sambutan atau welcome meal yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.

Tak hanya soal makanan, DPR juga menyoroti carut-marut jadwal kedatangan yang membuat sejumlah jemaah gagal menuntaskan ibadah Arbain di Masjid Nabawi. Situasi ini memicu teguran keras kepada Daerah Kerja (Daker) Madinah dan pihak terkait penyelenggaraan haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, mengaku menerima langsung laporan dari jemaah terkait hilangnya konsumsi sambutan di pemondokan.

Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi karena makanan sambutan menjadi bagian penting untuk memulihkan kondisi fisik jemaah setelah menempuh perjalanan jauh dari Indonesia menuju Madinah.

“Ini sebenarnya disediakan oleh pihak hotel atau oleh syarikah? Karena ada jemaah yang mengeluh dan menyampaikan bahwa mereka tidak menerima konsumsi welcome tersebut,” kata Wachid usai rapat koordinasi dengan Kepala Daker Madinah, Senin (18/5).

Wachid mengungkapkan dirinya bahkan telah menegur pihak Daker melalui pesan WhatsApp terkait insiden tersebut. Ia meminta ada kejelasan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas layanan konsumsi awal jemaah.

Timwas Haji DPR RI mendesak adanya perbaikan koordinasi antara Daker, hotel, dan syarikah agar pelayanan dasar jemaah tidak kembali bermasalah.

Selain persoalan konsumsi, DPR juga menyoroti banyaknya jemaah yang gagal menyelesaikan ibadah Arbain akibat jadwal penerbangan yang tidak sesuai.

Padahal, Panitia Kerja (Panja) Haji sebelumnya telah menetapkan masa tinggal jemaah selama sembilan hari di Madinah agar mereka memiliki cukup waktu melaksanakan salat wajib 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi.

Namun di lapangan, sejumlah jemaah justru kehilangan waktu ibadah akibat keterlambatan penerbangan.

“Masih ada jemaah yang tidak bisa melaksanakan Arbain karena jadwal kedatangan yang tidak sesuai, misalnya akibat pesawat delay, sehingga waktu mereka di Madinah berkurang,” ungkap Wachid.

Meski ibadah Arbain berstatus sunah dan tidak diwajibkan secara syariat, Wachid menegaskan tradisi tersebut sudah melekat kuat di kalangan jemaah Indonesia dan menjadi target spiritual utama selama berada di Tanah Suci.

“Sampai sekarang bagi jemaah kita, Arbain itu melekat. Ke depannya, penerapan jadwal ini jangan sampai kacau lagi,” tegasnya.

DPR kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan haji, khususnya terkait koordinasi akomodasi, konsumsi, hingga manajemen jadwal penerbangan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji. (Bowo/Mun)