Pezeshkian Tegaskan Semua Keputusan Iran Harus Izin Mojtaba Khamenei

AKTUALITAS.ID – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan seluruh keputusan strategis pemerintah Iran tidak akan diambil tanpa persetujuan pemimpin tertinggi negara, Mojtaba Khamenei.

Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian di tengah laporan media internasional yang menyebut Iran dan Amerika Serikat semakin dekat mencapai kesepakatan baru terkait perang dan stabilitas kawasan Timur Tengah.

“Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin tertinggi,” tegas Pezeshkian, seperti dikutip Press TV, Senin (25/5/2026).

Ia menegaskan ketika keputusan diplomatik telah ditetapkan, seluruh institusi negara wajib mendukung agar Iran tampil dengan satu suara di hadapan dunia internasional.

“Semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia,” ujarnya.

Pezeshkian juga menyinggung tekanan dari pihak luar terhadap Iran selama konflik berlangsung. Ia menuduh sejumlah pihak berharap Amerika Serikat dan Israel dapat melemahkan bahkan memecah belah Iran.

Menurutnya, solidaritas nasional di bawah arahan pemimpin tertinggi menjadi kunci menghadapi tekanan geopolitik yang terus meningkat.

“Jika kita semua bergerak bersama dalam kerangka pedoman pemimpin tertinggi dan menjaga solidaritas nasional, musuh tidak akan pernah mencapai tujuan mereka terhadap negara kita,” katanya.

Pernyataan Pezeshkian muncul saat media-media Barat seperti The New York Times dan Axios melaporkan bahwa Washington dan Teheran disebut semakin dekat menandatangani nota kesepahaman baru.

Kesepakatan itu dikabarkan mencakup perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga pelonggaran terbatas sanksi terhadap Iran.

Menurut laporan tersebut, Iran disebut akan membersihkan ranjau di Selat Hormuz dan mengizinkan kapal internasional melintas tanpa pungutan. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat disebut akan membuka blokade pelabuhan Iran serta memberikan pengecualian sanksi sementara agar Iran dapat kembali menjual minyak secara bebas.

Namun hingga kini, pemerintah Iran belum mengeluarkan konfirmasi resmi terkait isi kesepakatan tersebut.

Media AS juga melaporkan bahwa nota kesepahaman itu masih menunggu persetujuan akhir dari Donald Trump dan Mojtaba Khamenei sebelum benar-benar diteken. (Mun)