Kemensos Tambah 4,33 Juta KPM Baru, Gus Ipul Buka Ruang Koreksi Data Bansos

AKTUALITAS.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan sebanyak 4.330.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk dalam desil 1 hingga desil 4 dan kini menerima bantuan sosial setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga triwulan kedua 2026.

Gus Ipul mengatakan penambahan jutaan KPM tersebut merupakan hasil konsolidasi dan pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

“Sejak itulah BPS diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk menjadi pengelola data tunggal. Sementara kementerian, lembaga, dan pemda diwajibkan membantu pemutakhiran data untuk diverifikasi dan disetarakan sesuai ukuran BPS, kemudian disajikan dalam pemeringkatan relatif desil 1 sampai desil 10,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Gus Ipul, pemerintah mulai mengintensifkan peralihan rujukan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Regsosek BPS ke DTSEN sejak triwulan II 2025. Proses tersebut dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pemerintah daerah.

Pemutakhiran tersebut dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk mengevaluasi dan menata kembali penerima berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial mencatat penambahan penerima baru berlangsung secara bertahap. Pada triwulan II 2025 terdapat sekitar 1,3 juta penerima baru, kemudian bertambah 1,6 juta penerima pada triwulan III 2025. Akumulasinya kini mencapai lebih dari 4,33 juta keluarga prasejahtera yang sebelumnya belum tersentuh bantuan.

Gus Ipul mengatakan mayoritas KPM baru tersebut berada di desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sebagian di antaranya sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima bansos karena luput dari pendataan di daerah, tetapi kemudian teridentifikasi melalui pemutakhiran profil kemiskinan berbasis Regsosek.

“Nah, siapa profil penerima baru daripada bantuan sosial tersebut? Ini beberapa contohnya. Mistam Riswandi, desil 1, Bansos yang diterima PKH, Sembako dari Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya dia tidak dapat. Juriah, desil 1, sebelumnya ini tidak dapat, tapi sekarang dapat berkat yang telah dimutakhirkan,” ujar Gus Ipul.

KPM baru tersebut kemudian masuk dalam sasaran penyaluran PKH dan BPNT periode triwulan III 2026, yakni Juli hingga September, dengan total kuota penerima lebih dari 18 juta KPM.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menambah warga ke dalam daftar penerima bansos, tetapi juga berupaya mengeluarkan warga yang kondisi ekonominya sudah membaik. Untuk itu, Kemensos membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat ikut memperbarui sekaligus mengoreksi data penerima manfaat.

Gus Ipul menilai pelibatan masyarakat penting karena kondisi sosial ekonomi warga dapat berubah sewaktu-waktu.

“Kami sangat terbuka dan ingin benar-benar mendapatkan data yang akurat sesuai arahan Presiden Prabowo. Data ini dinamis, bisa jadi antara pagi dan sore berubah karena ada yang meninggal, lahir, pindah tempat, naik kelas, atau turun kelas,” katanya.

Pemerintah menyediakan jalur formal melalui kantor kelurahan atau desa dengan mengandalkan operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan usul dan sanggahan melalui fitur Cek Bansos, kanal Regsosek BPS, serta layanan pengaduan Kemensos.

Masyarakat juga dapat menggunakan layanan Call Center Kemensos di nomor 021-171 dan WhatsApp Lapor di nomor 0887-7171-171 untuk menyampaikan laporan terkait data penerima bansos.

Selain menerima laporan masyarakat, Kemensos bersama BPS dan pemerintah daerah mengerahkan pendamping sosial untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Langkah ini antara lain ditujukan untuk menyaring warga yang masuk desil 6 hingga desil 10 agar tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos ketika kondisi ekonominya sudah tidak memenuhi kriteria.

Sejak triwulan II 2025 hingga September 2026, Kemensos bersama pemerintah daerah dan BPS telah memperbarui data sebanyak 14.141.195 KPM di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga tengah mengembangkan digitalisasi bansos melalui portal perlinsos.kemensos.go.id yang saat ini diuji coba di 42 kabupaten/kota. Program tersebut melibatkan relawan, pendamping sosial, dan perangkat desa untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum masuk dalam sistem pendataan atau disebut sebagai “the invisible people”.

“Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data, bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita. Maka yang paling tahu situasi dan kondisi objektifnya di wilayah masing-masing itu adalah tentu para RT, para RW, dan tentu juga para perangkat desa,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan pemutakhiran DTSEN akan terus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan data dengan kondisi masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan warga yang membutuhkan dapat masuk dalam daftar penerima, sementara mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dari daftar bansos.