Prabowo Buka Wacana Gabungkan Badan Geologi dan BMKG

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di tengah rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Namun, Prabowo menegaskan rencana tersebut masih sebatas opsi yang akan dibahas lebih lanjut. Belum ada keputusan resmi mengenai penggabungan kedua lembaga tersebut.

Wacana itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNPB, Polri, serta pemerintah daerah, Senin (7/9/2026).

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi diintegrasikan dengan BMKG. Tapi, ya, nanti kita bahas itu,” ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kesiapsiagaan dan koordinasi penanganan bencana.

Ucapan Prabowo menempatkan pengintegrasian Badan Geologi dan BMKG sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah.

Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk integrasi, struktur kelembagaan, kewenangan, maupun mekanisme koordinasi apabila wacana tersebut nantinya direalisasikan.

Prabowo hanya menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat antara Badan Geologi dan lembaga terkait dalam menghadapi berbagai ancaman kebencanaan.

Wacana tersebut menjadi perhatian karena Badan Geologi dan BMKG selama ini memiliki peran penting dalam pemantauan serta penyampaian informasi terkait fenomena alam di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal juga memaparkan sejumlah perkembangan terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Ia menjelaskan mengenai dokumen Notice to Mariners yang berkaitan dengan pembatasan aktivitas kapal di sekitar kawasan gunung api tersebut.

Menurut paparan BMKG, terdapat larangan pergerakan kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

Pembatasan itu berkaitan dengan status aktivitas Gunung Anak Krakatau yang telah ditetapkan Badan Geologi pada Level III atau Siaga.

Paparan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam penyampaian informasi dan penanganan risiko kebencanaan.

BMKG juga menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan tidak hanya dengan Badan Geologi, tetapi juga bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Salah satu bentuk koordinasi tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

BMKG dan BNPB disebut berkoordinasi dalam operasi modifikasi cuaca yang direncanakan dilakukan melalui Bandara Husein Sastranegara.

Koordinasi diperlukan untuk mengantisipasi sejumlah risiko, termasuk potensi gangguan terhadap mesin pesawat, penurunan jarak pandang, gangguan navigasi dan sensor penerbangan, hingga perubahan rute dan keterlambatan penanganan.

Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menghadapi berbagai jenis bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

Pada akhir 2025, sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana banjir bandang.

Dalam periode berikutnya, sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Sulawesi juga menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah kembali menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Indonesia juga menghadapi ancaman geologi, mulai dari aktivitas gempa bumi hingga erupsi gunung api di sejumlah daerah.

Situasi tersebut membuat kebutuhan terhadap sistem pemantauan, peringatan dini, pertukaran data, dan koordinasi antarinstansi kembali menjadi sorotan.

Wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan BMKG pun menjadi salah satu gagasan yang kini dilontarkan Presiden Prabowo. Meski demikian, penggabungan tersebut belum menjadi kebijakan resmi dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.

Publik kini menunggu penjelasan pemerintah mengenai arah kebijakan tersebut, termasuk apakah wacana integrasi itu akan berujung pada perubahan struktur kelembagaan atau hanya penguatan koordinasi antara Badan Geologi dan BMKG. (Bowo/Mun)