Komisi II Buka Skenario Baru Pemilu

AKTUALITAS.ID – Skenario perombakan besar-besaran sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mulai dimatangkan di Senayan. Wacana untuk menggelar Pemilihan Legislatif (Pileg) lebih dulu dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan menjadikannya sebagai syarat tiket pencalonan Capres ternyata sudah masuk tahap simulasi di Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan, mengungkap bahwa usulan pembelahan jadwal ini sengaja digodok agar partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) tidak “tenggelam” oleh euforia pertarungan capres.

“Sebetulnya semua usulan itu sudah pernah dibahas di Komisi II. Kami pimpinan Komisi beserta Kapoksi mengusulkan kepada Badan Keahlian agar dibuat simulasi. Tujuannya agar warga fokus kepada calon-calon yang ada di surat pilegnya terlebih dahulu, baru kemudian kita berbicara presiden,” beber Dede Yusuf di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Dede, skema ini menjadi angin segar bagi partai-partai politik yang tidak memiliki jagoan capres. Dengan jeda waktu, parpol memiliki ruang bernapas untuk memasarkan partai dan calegnya ke masyarakat tanpa harus terseret polarisasi Pilpres sejak awal.

Skenario radikal lainnya adalah perubahan ‘tiket’ pencalonan presiden. Jika pada pemilu sebelumnya tiket capres menggunakan hasil Pileg lima tahun ke belakang yang dianggap ‘basi’, skema baru ini akan menggunakan hasil Pileg real-time.

“Tiket yang dipakai adalah tiket yang berlaku duluan, artinya tiket Pileg 2029 lah yang dipakai untuk Pilpres 2029. Jadi memang harus ada beda waktu, apakah tiga, empat, atau enam bulan, tapi tetap di tahun yang sama,” tegas legislator Demokrat tersebut. Hal ini diklaim akan membuat Pileg dan Pilpres memiliki magnitudo politik yang sama kuat.

Langkah Komisi II ini merespons usulan tajam dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Sebelumnya, Doli secara terbuka mendesak agar sistem Pemilu Serentak dievaluasi total. Ia mengusulkan agar tiga pilar pemilu – Pileg, Pilpres, dan Pilkada – sepenuhnya dicerai.

“Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, Pileg, Pilpres, dan Pilkada, sebaiknya diselenggarakan terpisah. Tidak ada yang disatukan,” ujar Doli, Selasa (22/9/2026). Menurutnya, pemisahan ini mutlak diperlukan agar konsentrasi pemilih tidak terpecah dan kualitas pilihan wakil rakyat bisa lebih terjamin. (Andrey/Mun)