Menko Yusril Sebut Jalur Hukum Gibran Sudah Buntu

AKTUALITAS.ID – Polemik hukum terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak krusial. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada lagi ruang hukum yang dapat digunakan Gibran untuk membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan harus dibatalkan. Menurutnya, secara hukum putusan tersebut telah berkekuatan tetap dan tidak lagi membuka peluang upaya hukum lanjutan.

“Putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Yusril menjelaskan, posisi hukum Gibran menjadi persoalan utama. Dalam perkara tersebut, Gibran bukan pihak yang berperkara dan tidak pernah masuk sebagai tergugat intervensi selama proses persidangan berlangsung.

Akibatnya, Wakil Presiden tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah dijatuhkan MA.

Menurut Yusril, kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen sebenarnya telah tersedia selama proses persidangan berjalan. Karena itu, pembuktian tidak dapat dialihkan ke ruang publik setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Pembuktian itu dilakukan di persidangan. Di luar pengadilan bukan forum untuk melakukan pembuktian,” tegas Yusril.

Lebih jauh, Yusril mengungkapkan bahwa putusan MA berlaku secara ex tunc, yang berarti pembatalan surat keputusan penyetaraan ijazah tersebut dianggap berlaku sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019.

Putusan itu dinilai memiliki dampak hukum yang luas karena dokumen tersebut disebut berkaitan dengan salah satu persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MA disebut memandang perkara tersebut tidak sekadar menyangkut kepentingan individu atau peserta pemilu, melainkan menyentuh aspek yang lebih luas terkait kepentingan bangsa, negara, dan kualitas demokrasi.

Tak hanya berdampak pada perkara yang telah diputus, Yusril juga memprediksi efek lanjutan akan menjalar ke sejumlah gugatan lain yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurutnya, gugatan yang diajukan sejumlah pihak, termasuk Mercy Barends dan Denny Indrayana, berpotensi kehilangan objek sengketa apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan putusan MA dengan mencabut keputusan yang disengketakan.

“Kalau objek yang disengketakan sudah dicabut dan perkara yang sama sudah diputus Mahkamah Agung, maka apa lagi yang akan disengketakan,” ujarnya.

Yusril memperkirakan PTUN Jakarta akan mempertimbangkan penghapusan perkara-perkara serupa dari register setelah proses eksekusi putusan dilakukan secara resmi oleh kementerian terkait.

Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa putusan Mahkamah Agung berpotensi menjadi titik penentu dalam sengketa berkepanjangan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Di tengah sorotan publik dan dinamika politik nasional yang terus berkembang, perhatian kini tertuju pada langkah pemerintah dalam menindaklanjuti pelaksanaan putusan tersebut. (Firman/Mun)