Berita
Warga Kawal Ambulans Secara Ugal-ugalan akan Ditilang
AKTUALITAS.ID – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya bisa menilang rombongan pengawal ambulans jika berkendara secara ugal-ugalan. Ambulans pembawa orang sakit memang perlu diprioritaskan dibanding pengguna jalan lainnya. Namun bukan berarti warga yang mendampingi ambulans boleh merusak kendaraan lain. “Yang penting pengawal tersebut tidak arogan, tidak mengganggu pengguna jalan lain seolah-olah […]

AKTUALITAS.ID – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya bisa menilang rombongan pengawal ambulans jika berkendara secara ugal-ugalan.
Ambulans pembawa orang sakit memang perlu diprioritaskan dibanding pengguna jalan lainnya. Namun bukan berarti warga yang mendampingi ambulans boleh merusak kendaraan lain.
“Yang penting pengawal tersebut tidak arogan, tidak mengganggu pengguna jalan lain seolah-olah jadi pemilik jalan, kalau orang enggak mau minggir dipecah-pecahin kaca spionnya, kalau terjadi itu pelanggaran hukum,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya, Rabu (24/3).
Penilangan ini merujuk pada Pasal 287 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal itu, pelanggaran tentang penggunaan hak utama di jalan terancam denda Rp250 ribu atau hukuman kurungan paling lama satu tahun.
Sambodo menjelaskan bahwa sesuai aturan, kewenangan untuk melakukan pengawalan sebenarnya hanya dimiliki Polri dan TNI. Warga biasa tidak berhak melakukan itu, apalagi sampai berbuat onar.
“Selain dijamin UU, ketika mengawal kadang-kadang kan petugas harus menghentikan mobil, harus memperlambat kendaraan orang. Yang bisa menghentikan dan memperlambat kendaraan orang lain itu hanya Polri, masyarakat enggak punya,” tuturnya.
Kendati demikian, selama pengawalan itu dilakukan secara tertib dan sesuai aturan, maka petugas tidak akan memberikan tindakan penilangan.
Bahkan, kata Sambodo, jika memang sedang ada anggota polantas yang sedang berpatroli, bisa saja dibantu mengawal.
“Kalau papasan dengan anggota saya, mungkin akan saya perintahkan anggota saya ambil alih untuk mengawal,” ucap Sambodo.
Aturan soal pengawalan di ruas jalan diketahui juga diatur dalam UU 22/2009. Pada Pasal 134 mengatur soal pengguna jalan yang memperoleh hak utama seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan iring-iringan pengantar jenazah.
Lalu, Pasal 135 Ayat 1 diatur bahwa kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
-
NASIONAL27/09/2025 00:02 WIB
BGN Gandeng Polri-BIN Bongkar Kasus Keracunan Massal Program MBG
-
NASIONAL27/09/2025 12:00 WIB
80% Pelanggaran SOP Jadi Penyebab Keracunan MBG, BGN Akui Kesalahan Internal
-
JABODETABEK26/09/2025 22:01 WIB
Kapolri Tunjuk Irjen Viktor Jadi Kapolda Babel, Irjen Endi Pimpin Sulteng
-
OLAHRAGA26/09/2025 19:00 WIB
Okto Jadi Orang Indonesia Pertama Raih UCI Merit Award
-
NASIONAL26/09/2025 20:00 WIB
Golkar: Program Makan Bergizi Gratis Jangan Dihentikan, tapi Dibenahi!
-
JABODETABEK27/09/2025 05:30 WIB
BMKG Prediksi Sebagian Besar Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Sabtu 27 September 2025
-
RAGAM26/09/2025 19:31 WIB
Armada Rilis Single Baru “Terima Kasih”, Ajak Pendengar Lebih Bersyukur
-
JABODETABEK26/09/2025 18:31 WIB
Siswa Tunanetra Terbantu dengan Smart Board dari Pemerintah, Kuis Interaktif Jadi Andalan