Berita
Soal Status Kewarganegaraan Orient, Kemenkumham: Tunggu Pihak AS
AKTUALITAS.ID – Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan Amerika Serikat (AS) terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore. “Yang dikatakan pak menteri (Menkumham Yasonna H Laoly) itu benar, jadi kami enggak bisa memutuskan apa pun sebelum ada keputusan dari negara setempat […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan Amerika Serikat (AS) terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore.
“Yang dikatakan pak menteri (Menkumham Yasonna H Laoly) itu benar, jadi kami enggak bisa memutuskan apa pun sebelum ada keputusan dari negara setempat (AS),” kata Edwar di Kemenkumham, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Edwar mengatakan Indonesia menganut kebijakan satu status kewarganegaraan. Menurutnya, Orient tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi WNI status Orient sebagai warga negara Amerika harus dicabut terlebih dahulu.
Orient juga harus berstatus WNI, kata dia, untuk dapat menduduki jabatan penyelenggara negara, dalam hal ini bupati.
“Betul, tapi tunggu pembatalannya dulu seperti yang dikatakan pak menteri,” ujarnya.
Sebelumnya, Orient terpilih sebagai bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020. Namun, pelantikan Orient yang diusung PDIP dan Demokrat itu ditunda lantaran dirinya masih menyandang status kewarganegaraan AS.
Di sisi lain, Orient mengaku telah mengajukan permohonan pelepasan status warga negara Paman Sam sejak 5 Agustus 2020.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengungkapkan Orient Kore memiliki dua paspor AS dan Indonesia. Paspor AS milik Orient berlaku sampai 2027, sementara paspor Indonesia Orient berakhir pada 2024.
- Multimedia13 jam lalu
FOTO: Denny JA Serahkan Puisi Esai Awards 2024 Kepada Datuk Jasni Maltani
- Ragam17 jam lalu
Opini Denny JA: Memperbincangkan Angkatan Puisi Esai
- POLITIK7 jam lalu
PKB Jadi Partai Pertama Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
- POLITIK11 jam lalu
Usulan Prabowo soal Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Bahlil: Masih Dalam Kajian
- Multimedia6 jam lalu
FOTO: Rupiah Ditutup Menguat Hari Ini
- EkBis8 jam lalu
Tarif PPh 15% untuk Perusahaan Asing Berlaku 2025, Tax Holiday Tetap Ada dengan Penyesuaian
- POLITIK23 jam lalu
Muzani Dorong ICMI Berikan Pandangan atas Wacana Pemilihan Gubernur oleh DPRD
- Jabodetabek14 jam lalu
Jelang Nataru 2025, BI Luncurkan Layanan Penukaran Uang Keliling di Katedral