Cak Imin: PKB Tak Punya Kewajiban Ikut Bahas Jatah Menteri Prabowo-Gibran

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan walaupun partainya telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) namun pihaknya menyerahkan penentuan jatah menteri di kabinet pemerintahan baru kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Prinsipnya, PKB secara moral akan mensupport dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo,” kata politikus yang akrab disapa Cak Imin seteah menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat(20/9/2024).

Menurutnya, PKB sangat mendukung pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, namun demikian pihaknya tidak punya kewajiban ikut membahas jatah-jatah Menteri. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinetnya.

“Tapi, soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo,” tutur mantan Calon Wakil Presiden RI ini.

Saat ditanyakan apakah ada informasi rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, kata dia, tidak mengetahui. “Saya belum tahu,” kata Wakil Ketua DPR RI ini secara singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB M Hanif Dhakiri menyampaikan partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam KIM pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengenai dengan usulan nama menteri, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.

Saat ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif bilang, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih,” tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini

Sebelumnya, informasi yang beredar sejumlah Parpol pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet kerja Prabowo-Gibran dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Untuk komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, namun dari informasi serta isu berkembang jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan. (Damar Ramadhan)