AKTUALITAS.ID – Resesi ekonomi dunia disebut akan mengancam perekonomian Indonesia, khususnya di level usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sebabnya, hingga kini belum ada kebijakan pemerintah yang bisa memproteksi masyarakat miskin. Justru, fakta yang terjadi subsidi sektor energi sebesar Rp12 triliun dicabut.
“Banyak UMKM bergantung pada subsidi BBM dan LPG. Terutama, LPG 3 kg. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi global yang akan resesi ekonomi, maka pemerintah akan mengorbankan UMKM kita,” kata Ekonom Indef, Bhima Yudistira, dalam diskusi Forum Tebet (Forte), Jumat ( 11/10).
Bhima memberi gambaran pada krisis 1998, UMKM masih pakai kayu bakar sebagai alternatif untuk tetap menjalankan usahanya secara sustainable. Kemudian, semua UMKM beralih memakai LPG, khususnya yang 3 kg. Kemudian setelah beralih ke LPG 3 kg, maka ketergantungan pada subsidi juga besar.
Bhima menilai jika subsidi ini juga dicabut, maka kondisi ekonomi di bawah akan bahaya. Terlebih lagi, sambung Bhima, tarif dasar listrik bagi pengguna 900 VA dan iuran BPJS juga mengalami kenaikan.
“Pemerintah kelihatannya tak punya empati pada UMKM. APBN tak dipersiapkan untuk hadapi resesi ekonomi dunia,” katanya.
Bagi Bhima, pernyataan bahwa daya beli masyarakat masih kuat juga tidak tepat. “Kuat bagaimana? Semua naik, iuran BPJS, tarif tol adjustment. Listrik 900 Kwh mau dipangkas juga. Jadi kebijakan ekonomi pemerintah tak punya nurani dan empati,” tegasnya.
Lebih jauh, Bhima menilai, APBN yang disusun juga mau menyelamatkan dirinya sendiri. APBN bukannya menjadi stimulus ekonomi, tapi justru menjadi konstraksi pada 2020 mendatang. Ia juga tak sepakat dengan pernyataan bahwa masyarakat tak usah khawatir resesi ekonomi dunia, karena kalau di PHK bisa menjadi pedagang online, jadi ojol, dan sebagainya.
“Padahal ingat, ecommerce itu modalnya sebagian besar disuntik dari modal asing. Dan modal asing itu sangat mempertimbangkan gejolak ekonomi global,” ujarnya.
Kalau resesi ekonomi, lanjut Bhima, maka pemodal itu bakal pergi dan menyelamatkan diri ke rumah masing-masing. “Mereka bisa pergi kalau resesi. Ibaratnya, kalau rumahnya kebakaran apakah tak menyelamatkan rumahnya dulu. Begitu juga soal ancaman resesi ini,” kata Bhima.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Data Indonesia, Herry Gunawan, menyoroti perekonomian Indonesia yang masih rapuh, dan daya beli masyarakat sangat lemah. “Kinerja penerimaan negara pada 2019 mengkhawatirkan, karena realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Herry.
Herry membeberkan sepanjang Januari hingga Agustus, penerimaan negara dan hibah baru mencapai 55 persen. Turun dibanding pementara periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 61 persen. “Dalam kondisi tersebut, defisit anggaran hingga akhir 2019 kemungkinan mencapai Rp305 triliun,” katanya.
Akibat kondisi ini, lanjut Herry, pemerintah berpeluang untuk semakin rajin mencari utang yang lebih besar untuk menutup defisit anggaran. “Utang selalu jadi solusi. Padahal saat ini, risikonya semakin tinggi,” katanya.
Herry mengibaratkan, ekonomi Indonesia saat ini seperti tubuh manusia yang kondisinya sedang meriang. Seluruh persendian terasa nyeri. “Namun obat generik yang diberikan masih sama, ilusi,” tegas Herry.
