AKTUALITAS.ID – Demonstrasi menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RKUHP di sejumlah daerah bulan lalu memicu bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Pemerintah seolah ingin menutup ruang kebebasan berpendapat dengan mengerahkan aparat kepolisian yang cukup banyak.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah pemerintah hendak membatasi ruang aspirasi rakyat. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru ingin aksi demonstrasi tak dijaga aparat.
“Tadi Presiden mengatakan, coba sekali-sekali polisi tidak perlu jaga itu demo,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).
Jokowi ingin aparat tak menggunakan cara-cara lama dalam menyikapi pendemo. Termasuk tak lagi menggunakan pagar berduri untuk mengadang massa.
“Ya mungkin tidak harus, karena gitu ada aparat keamanan, biasanya dibuat-buat demo itu. Menjauh aja aparatnya, kita perlu coba itu. Begitu anarkis baru kita datang,” ujarnya.
Keinginan Jokowi ini telah dibahas secara tertutup dengan para pembantunya. Tidak tertutup kemungkinan harapan Kepala Negara akan diteruskan kepada Plt Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono.
“Baru tadi dalam rapat internal tadi Presiden mengatakan itu. Perlu kita coba kepolisian tidak rapat seperti itu,” kata Moeldoko.
“Ya mungkin ada cara baru yang perlu dikembangkan,” tutupnya.
