AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengatakan, usulan penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode berasal dari Fraksi Partai Nasdem.
Arsul sendiri, belum mengetahui hal mendesak apa yang membuat usulan tersebut disuarakan.
“(Urgensinya) Tentu, ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini. Kan, bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini. Kalau tidak salah, mulai dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem. Tentu, kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa (urgensinya),” kata Arsul, Jumat (22/11).
Namun, Arsul menduga tercetusnya usulan tersebut, agar Jokowi mampu menuntaskan program-programnya. Salah satu program seperti pembangunan fisik dan infrastruktur yang tengah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang.
“Tetapi, sekali lagi ini baru wacana, pasti ada yang kontra di samping juga ada yang pro. Maka, kita sikapi biasa saja, tidak usah kemudian ini menimbulkan segregasi baru di masyarakat kita,” kata Arsul
Arsul menyampaikan, dalam internal PPP sendiri, lebih setuju terkait amandemen terbatas mengenai haluan negara. PPP juga melihat, yang perlu diamandemen adalah pasal 2 ayat 3, yang mengatakan bahwa segala keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak.
“Ini yang justru harus diubah. Kita mau mengembangkan prinsip-prinsip dan juga pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Sementara, di dalam UUD 1945, secara tekstual itu masih menetapkan pengambilan keputusan suara terbanyak itu yang utama, yang lain kami belum berpikir,” ujarnya
Maka itu, mengenai penambahan masa jabat Presiden menjadi tiga periode, PPP belum membahasnya. Kemudian, untuk di tingkat pimpinan MPR sendiri, juga belum dibicarakan secara resmi mengenai hal ini
“Saya kira, kita ini belum secara resmi membicarakan di tingkat pimpinan maupun di tingkat fraksi-fraksi. Ini biarkan saja, karena memang tadi saya katakan schedule MPR itu memang membangun ruang diskursus publik,” jelas Wakil Ketua MPR itu.
