AKTUALITAS.ID – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan kementeriannya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang pertama kali digelar 2005 lalu.
Salah satu alasan yang menjadi dasar evaluasi ini adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
“Ada 300 sekian kepala daerah bermasalah secara hukum, kasus korupsi,” kata Bahtiar saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (21/11).
Bahtiar melanjutkan, perilaku korup kepala daerah disebabkan ongkos Pilkada langsung yang mereka keluarkan sebelumnya saat kampanye. Karenanya Kemendagri melakukan kajian untuk membuat sistem Pilkada yang lebih baik.
Selain karena faktor ekses kepala daerah yang terjerat korupsi, faktor lainnya adalah biaya negara yang tinggi dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada langsung. Padahal menurutnya, saat ini negara memiliki prioritas utama untuk memajukan dan mencerdaskan sumber daya manusia, ketimbang menggelontorkan dana untuk Pilkada.
“Tahun 2018 kita Pilkada 171 daerah menghabiskan Rp 18 triliun. Mana sih prioritas? Uang kita terbatas, kita menghadapi bonus demografi kalau kita tak didik mereka terjadi ledakan penduduk, habis kita pakai pemilihan semua,” pandang dia.
Bahtiar melanjutkan kajian ini masih dalam tahap dan masih berproses menjelang dihelatnya Pilkada 2020 di 270 daerah.
