Berita
Politisi Golkar Sebut Pilkada Tak Langsung Cederai Amandemen UUD 1945
wong presiden saja langsung,
AKTUALITAS.ID – Politisi Partai Gollkar Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa pihaknya menolak pilkada secara tidak langsung atau dikembalikan melalui DPRD. Sebab menurut Zulfikar Pilkada sistem tersebut mencederai amanat Amandemen UUD 1945, terutama Pasal 2.
“Maka (harus) pilkada langsung dong, wong presiden saja langsung, masa pilkada tidak langsung. Sementara kita sudah amandemen dan kita meyakini bahwa daulat rakyat itu menjadi orientasi kita,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Quo Vadis Pilkada Langsung’ di Kantor Formappi, Jakarta, (24/11).
Zulfikar menilai, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Sistem ini lah, kata dia, yang memberi mandat agar pemilihan dilakukan secara langsung.
“Presidensial ini perbedaannya mencolok dengan (sistem) parlementer. Parlementer itu mandat dioperasionalkan secara tunggal. Jadi parlemen memilih perdana menteri dari parlemen itu. Kalau presidensial mandat dilaksanakan secara terpisah, DPR dan presiden pemilihan dilakukan langsung,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar mekanisme Pilkada langsung untuk dievaluasi. Tetapi Tito sudah meluruskan bahwa wacannya bukan bertujuan agar Pilkada diwakilkan kembali oleh DPRD.
-
NASIONAL31/07/2026 09:00 WIBEddy Soeparno Dorong Ketahanan Energi Nasional
-
RIAU30/07/2026 14:00 WIBEkspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Siap Melayani Masyarakat hingga Pulau Terluar
-
NUSANTARA30/07/2026 13:40 WIBPolisi Tetapkan Anggota DPRD Medan Tersangka Pengeroyokan
-
NASIONAL30/07/2026 15:00 WIBPrabowo Resmi Naikkan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemhan
-
JABODETABEK31/07/2026 08:30 WIBPengendara Vario Tewas Usai Tabrakan Adu Banteng
-
DUNIA31/07/2026 09:30 WIBIHSG Dibuka Hijau Investor Mulai Borong
-
NUSANTARA30/07/2026 14:30 WIBPakar Hukum: Daluwarsa Harus Jadi Pertimbangan Utama Majelis Hakim dalam Perkara Lahan Transmigrasi Kukar
-
POLITIK30/07/2026 16:30 WIBKepuasan Publik Turun, Mardani Dorong Prabowo Evaluasi Kabinet

















