Berita
Kasus Asabri, Kapolri Perintahkan Kabareskrim Bentuk Tim Gabungan
AKTUALITAS.ID – Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). “Saya sudah memerintahkan Kabareskrim untuk membuat tim gabungan,” kata Kapolri Idham di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ia menjelaskan tim gabungan itu […]
AKTUALITAS.ID – Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
“Saya sudah memerintahkan Kabareskrim untuk membuat tim gabungan,” kata Kapolri Idham di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Ia menjelaskan tim gabungan itu terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Tim gabungan itu, kata Idham, akan melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan atas kasus penyelewengan dana yang diperkirakan merugikan negara Rp10 triliun hingga 16 triliun itu.”Kita kan baru masuk dalam taraf proses verifikasi penyelidikan, tentu langkah-langkah progresnya akan kita lihat ke depan, dan nanti itu akan dikerjakan langsung oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) kepada kepolisian.”Karena dari 940 atau 980 ribu prajurit TNI-Polri (nasabah), itu 600 ribunya Polri,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Artinya, kata dia, Polri pasti merasa harus bertanggung jawab secara moral untuk menuntaskan penyelidikan kasus tersebut.
Bahkan, Mahfud mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak perlu dan tidak boleh ikut menangani karena perundang-undangan tidak membolehkan sebab akan berbenturan.”Kalau sudah polisi, ya, polisi. Tidak boleh (KPK). Kan sudah ada di UU, suatu kasus korupsi yang ditangani KPK tidak boleh ditangani polisi atau kejaksaan. Sebaliknya kasus ditangani polisi dan kejaksaan juga tidak boleh KPK,” ia menambahkan.
-
JABODETABEK15/05/2025 11:45 WIB
Jangan Sampai Ketinggalan! Bocoran Jadwal & Syarat Pendaftaran SPMB Jakarta 2025
-
FOTO15/05/2025 14:31 WIB
FOTO: Wamentan Inspeksi Gudang Penggiling Padi Bulog di Karawang
-
FOTO15/05/2025 21:31 WIB
FOTO: Kapolda Riau Paparkan Konsep Green Policing di UNRI
-
NASIONAL15/05/2025 14:00 WIB
Roy Suryo dan Dokter Tifa Diperiksa Polisi
-
POLITIK15/05/2025 12:00 WIB
Biaya Politik Tinggi, Golkar Dorong Evaluasi Sistem Pemilu Secara Menyeluruh
-
OTOTEK15/05/2025 12:30 WIB
Foto Statis Jadi Hidup! TikTok Rilis Fitur AI Ajaib Ubah Gambar Jadi Video
-
JABODETABEK15/05/2025 13:00 WIB
Cegah Premanisme Sejumlah Ormas Dikumpulkan
-
NASIONAL15/05/2025 11:00 WIB
Kontroversi Meme ITB, Jokowi: Demokrasi Jangan Diartikan Bebas Tanpa Batas