Berita
Jika PT Naik 7 Persen, Qodari: PPP dan PAN Bisa tak Lolos
DAKTUALITAS.ID – Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada cara lain untuk menyederhanakan parpol, selain menaikkan ambang batas parlemen. Salah satunya dengan mengatur besaran kursi di daerah pemilihan, untuk mengurangi potensi suara hangus. “Besaran sekarang kan 3 sampai 10, kalau besarannya dibikin 3 sampai 5, 3 sampai 6, saya kira secara enggak langsung akan […]
DAKTUALITAS.ID – Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada cara lain untuk menyederhanakan parpol, selain menaikkan ambang batas parlemen. Salah satunya dengan mengatur besaran kursi di daerah pemilihan, untuk mengurangi potensi suara hangus.
“Besaran sekarang kan 3 sampai 10, kalau besarannya dibikin 3 sampai 5, 3 sampai 6, saya kira secara enggak langsung akan banyak yang tereliminir. Karena kursi yang kesembilan dan kesepuluh itu kan kursi-kursi yang sisa yang notabene dipungut oleh partai-partai kecil,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Qodari mengatakan, jika Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen dinaikkan menjadi tujuh persen, maka dua partai yang kini lolos parlemen akan tereliminasi “Kalau dibikin 7 persen, akan tereliminir PPP dan PAN. PPP 4,6 persen, PAN 6 koma sekian persen,” ucapnya.
Ia menuturkan dengan PT 4 persen yang berlaku saat ini diketahui sebanyak 7 partai tidak lolos ke Senayan pada pemilu 2019. Hal itu sama dengan sekitar 13,5 juta suara hangus. Sementara jika disimulasikan mengacu pada 16 partai peserta pemilu di 2019, jika PT 7 persen berlaku, maka sebanyak 9 partai berpotensi tidak lolos parlemen di 2024.
“Itu berarti yang tereliminir 9 partai, sama dengan 30 juta suara, 21 persen suara hangus. Nanti banyak yang teriak,” ujarnya.
-
OPINI16/06/2026 15:45 WIBKerusuhan Agustus 2025 dan Teori Sosial Baru yang Menjelaskannya
-
DUNIA16/06/2026 15:00 WIBPesawat Bomber B-52 Milik AS Meledak Saat Uji Coba
-
NUSANTARA16/06/2026 15:30 WIBBMKG: Gempa Susulan Masih Berpotensi Terjadi di Palu
-
JABODETABEK16/06/2026 16:00 WIBDPRD DKI Desak BUMD Maksimalkan Aset untuk Tingkatkan PAD
-
POLITIK16/06/2026 16:32 WIBLaporan Dugaan Pelanggaran Etik M Tio Belum Jelas, AMPD Curiga DKPP Gunakan Standar Ganda
-
NUSANTARA16/06/2026 14:30 WIBBMKG Rilis Daftar Wilayah Terancam Kemarau Ekstrem
-
NASIONAL16/06/2026 20:00 WIB2 Tahun Menjabat, Kekayaan Menko Pangan Zulhas Naik 83 Persen
-
NUSANTARA16/06/2026 16:49 WIBGubernur Papua Pegunungan Sekda Definitif Menunggu Keputusan Presiden

















