RUU Omnibus Law Tetap Lanjut, Mufida: DPR Harusnya Fokus Penanganan Corona

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyesalkan keputusan pimpinan DPR RI yang akan tetap melakukan pembahasan RUU Omnibus Law di Badan Legislasi (Baleg).

Sebagaimana diketahui pimpinan DPR pada Kamis 2 April 2020 menyetujui pembahasan RUU Omnibus Law di Baleg. Baleg selanjutnya akan mengadakan uji publik.

Seharusnya, menurut politisi PKS ini, pimpinan dan seluruh anggota DPR berpihak kepada rakyat dan buruh dalam menghadapi pandemi corona (Covid-19).

“Pandemi corona telah menginfeksi ribuan rakyat Indonesia, dan kini ratusan juta rakyat Indonesia terancam jiwanya jika kita tidak fokus dan serius menghadapi ancaman pandemi Covid-19 ini,” tegas Mufida saat dihubungi Aktualitas.id , Sabtu (4/4/2020).

Oleh karena itu, kata Mufida, Fraksi PKS secara tegas mendorong pimpinan DPR dan seluruh Anggota DPR untuk dapat fokus berpihak kepada rakyat dan buruh dalam menghadapi pandemi corona yang kian mencemaskan.

Sejak awal Maret, lanjutnya, saat kasus positif pertama diumumkan sampai hari ini, sudah banyak pekerja yang dirumahkan. Ada juga yang harus tetap bekerja, harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya atau akan mendapatkan ancaman PHK jika tidak masuk kerja

“Negara seharusnya hadir untuk melindungi para pekerja yg telah membantu menggerakkan ekonomi nasional,” tandas Mufida.

Karena itu, lanjut Mufida, Fraksi PKS mengajak kepada pimpinan DPR dan seluruh Anggota DPR untuk mengedepankan empati dan nurani kepada rakyat Indonesia

“Kita dapat duduk di parlemen atas dukungan rakyat dan pekerja, bukan segelintir kelompok yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini,” ujar Mufida.

Mufida menyesalkan, alih alih membuat kebijakan yang berpihak kepada puluhan juta pekerja yang masih bekerja di sektor industri agar mereka tetap survive, pimpinan DPR malah mengambil momentum pandemi ini untuk membahas RUU yang dapat membuat pekerja semakin tertekan dan merana dalam situasi sekarang ini.

“Saya berharap pimpinan DPR dapat lebih bijak menjadikan situasi pandemi ini sebagai moment untuk menggerakkan segenap komponen bangsa dalam melawan dan memerangi Covid-19,“ tegas Mufida.

Keputusan DPR untuk tetap membahas RUU Omnibus Law ini, praktis memancing kekhawatiran pekerja di seluruh Indonesia. Ingatan mereka tertuju kepada RUU yg tidak berpihak kepada hak pekerja dan akan dibahas dengan super cepat.

“Tentu hal ini akan memancing kegelisahan, kekhawatiran dan bahkan kekecewaan mereka sehingga dapat membuat situasi semakin tidak kondusif di saat PSBB diterapkan ,” pungkas Mufida.