Netanyahu Klaim Inggris Menuju “Republik Islam”

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memicu kontroversi setelah menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Inggris” dan menggambarkan negara itu sebagai calon “republik Islam pertama” yang memiliki senjata nuklir.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan radio militer Israel dan kemudian memicu kecaman di Inggris. Pemerintah Inggris menyatakan komentar tersebut “sepenuhnya tidak dapat diterima” dan mengatakan persoalan itu telah disampaikan kepada pemerintah Israel.

Netanyahu awalnya membicarakan perubahan sikap Inggris terhadap Israel. Ia kemudian membandingkan kondisi Inggris saat ini dengan pemberitaan positif mengenai Israel yang pernah dilakukan Randolph Churchill, putra mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.

“Coba cari hal seperti itu di Inggris saat ini,” kata Netanyahu, sebelum menyebut istilah “Republik Islam Inggris”.

Ketika pewawancara mempertanyakan apakah Inggris diperlakukan secara khusus karena negara-negara Eropa lain juga mengalami perubahan serupa, Netanyahu kembali menegaskan klaimnya.

Ia menyebut Inggris sebagai “republik Islam pertama” yang memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut dipandang sejumlah pihak sebagai pengulangan narasi Islamofobik yang selama ini digunakan kelompok sayap kanan ekstrem untuk menggambarkan perubahan demografi dan politik Inggris.

Pernyataan Netanyahu juga menuai sorotan karena terdapat persoalan faktual dalam klaim tersebut.

Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan dan telah menjadi negara bersenjata nuklir sejak dekade 1990-an. Dengan demikian, jika yang dimaksud adalah negara yang secara resmi menggunakan istilah “Republik Islam” dan memiliki persenjataan nuklir, Pakistan sudah memenuhi kedua kategori tersebut jauh sebelum klaim Netanyahu mengenai Inggris.

Inggris sendiri merupakan negara monarki konstitusional, bukan republik. Karena itu, penyebutan “Republik Islam Inggris” merupakan karakterisasi politik Netanyahu, bukan nama resmi ataupun bentuk pemerintahan Inggris.

Pernyataan tersebut muncul ketika hubungan Inggris dan Israel tengah mengalami ketegangan.

Di bawah Perdana Menteri Andy Burnham, pemerintah Inggris mengambil sikap yang lebih kritis terhadap kebijakan Israel terkait konflik Gaza. Burnham juga sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan tekanan tambahan terhadap pemerintah Israel, termasuk sanksi terhadap individu dan entitas serta pembatasan perdagangan tertentu yang berkaitan dengan permukiman ilegal.

Situasi itu membuat pernyataan Netanyahu memiliki dimensi politik yang lebih luas. Komentarnya bukan sekadar perdebatan mengenai identitas Inggris, tetapi juga mencerminkan semakin tajamnya perselisihan antara London dan pemerintahan Netanyahu.

Pernyataan Netanyahu juga mengingatkan pada komentar Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance selama kampanye pemilu 2024. Vance pernah menggunakan narasi serupa dengan menyebut kemungkinan Inggris menjadi negara Islamis pertama yang memiliki senjata nuklir.

Namun, kritik terhadap pernyataan tersebut kembali mengemuka karena mencampurkan isu ekstremisme, identitas Muslim, demografi, dan kepemilikan senjata nuklir menjadi satu narasi politik.

Di Inggris, komentar Netanyahu juga mendapat perhatian karena muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai retorika bernuansa Islamofobia.

Dengan demikian, ucapan Netanyahu bukan hanya memicu kontroversi diplomatik dengan London. Pernyataan tersebut juga kembali membuka perdebatan mengenai bagaimana isu Islam, migrasi, identitas nasional, dan keamanan digunakan dalam pertarungan politik internasional. (Mun)