DPR: Bantuan dari Luar Negeri Juga Harus Sampai ke Daerah

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah agar bantuan dari luar negeri bisa disalurkan secara merata ke seluruh Indonesia. Terlebih kini seluruh Provinsi di Indonesia terdapat kasus positif Corona.

“Penyaluran bantuan dari luar negeri harus diberikan secara merata jangan sampai hanya terkonsentrasi di Jakarta. Bantuan 20 ton alat medis dari Uni Emirat Arab juga baru datang. Kita harapkan distribusinya bisa ke daerah-daerah,” papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Menurutnya, jika distribusi bantuan dari  luar negeri tersebut dapat diberikan secara merata juga bentuk mengantisipasi puncak persebaran virus Corona di daerah.

“Pemerintah kan berani menyebut episentrum bakal bergeser ke Semarang, Surabaya dan Makasar. Mungkin juga daerah lain setelah Jakarta menunjukkan tren yang flat. Jangan sampai kecolongan lagi dengan tidak siap APD, ruang isolasi, ventilator dan kebutuhan lain. Jakarta harus tetap jadi perhatian tapi jangan lupakan daerah lain,” ungkap dia.

Selain itu, dirinya mengingatkan saat ini seluruh fasilitas kesehatan dari tingkat pusat hingga daerah sudah memberlakukan protokol penanganan COVID-19. Pemberlakukan protokol ini tentu harus didukung dengan penyediaan logistik berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang mencukupi.

“Kemampuan daerah untuk mengandalkan APBD masing-masing juga berbeda-beda sementara semuanya sedang butuh. Kita harapkan ada distribusi bantuan terutama dari luar negeri yang bisa menjangkau daerah-daerah itu,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta ini.

Sudah bukan rahasia lagi jika fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Indonesia tidak tersebar secara merata. Mufida menyitir data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, jumlah persebaran Puskesmas, rumah sakit dan tenaga medis masih berkutat di Pulau Jawa.

“Dalam keadaan normal persebaran faskes kita tidak merata, tentu di saat Pandemi seperti ini lebih-lebih lagi ketimpangannya. Pemerintah Pusat punya kekuatan untuk intervensi pemerataan ini. Keselamatan satu warga dimanapun dia sama nilainya tak peduli dia di kota atau di pelosok desa,” ungkap Mufida.[Kiki Budi Hartawan]