Pemerintah Taiwan menyatakan bersedia menerima warga Hong Kong yang ingin pindah karena pemberlakuan undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong yang diusulkan China.
Suaka itu diberikan Taiwan dalam bentuk program kemanusiaan yang seluruhnya didanai oleh pemerintah.
Kepala Kabinet Pemerintah Taiwan (MAC), Chen Ming-tong, menuturkan program kemanusiaan itu akan berfokus menyediakan tempat tinggal legal, akomodasi, hingga perawatan fisik dan mental bagi warga Hong Kong yang ingin pindah ke Taiwan.
Chen menuturkan empat prinsip dalam memberikan bantuan terhadap warga Hong Kong.
Dilansir the Straits Times, keempat prinsip itu antara lain berisikan bahwa program ini dipimpin langsung oleh pemerintah Taiwan, MAC akan bertanggung jawab atas koordinasi lintas lembaga, perusahaan negara akan bekerja sama dengan organisasi sipil, dan program kemanusiaan ini akan sepenuhnya didanai dari anggaran pemerintah Taiwan.
Chen menuturkan Taiwan “tidak akan menyerah pada Hong Kong dalam menghadapi perubahan di masa depan.”
“Dalam menghadapi perubahan di masa depan, pemerintah Taiwan akan terus mengulurkan bantuan dan aksi penyelamatan bagi warga Hong Kong,” kata Chen.
Program kemanusiaan tersebut dirilis setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan negaranya akan menawarkan rencana aksi penyelamat bagi warga Hong Kong sebagai respons atas demonstrasi besar yang kembali mencuat di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam unggahan di akun Facebooknya pada akhir pekan lalu, Tsai menuturkan pemerintahannya akan mempertimbangkan mengajukan Pasal 60 Undang-Undang Hubungan dengan Hong Kong dan Macau jika RUU Keamanan Nasional tetap disahkan pemerintah Hong Kong.
Langkah itu, menurut Tsai, perlu dilakukan demi melindungi kepentingan Taiwan, terutama jika kondisi di Hong Kong bisa ikut mengancam keamanan Taiwan.
“Jika ada perubahan sedemikian rupa dalam kondisi domestik Hong Kong dan Macau yang mengancam keamanan Taiwan, parlemen dapat meminta presiden untuk memerintahkan penangguhan penerapan semua atau sebagian dari ketentuan undang-undang ini,” bunyi Pasal 60 tersebut.
China menganggap Taiwan selama ini sebagai wilayah yang membangkang karena terus berupaya memerdekakan diri. Taiwan kerap memperlakukan warga Hong Kong dan Macau yang bernasib serupa secara khusus dibandingkan dengan warga asli China.
Menanggapi rencana Tsai, China melalui juru bicara kantornya untuk urusan Taiwan, Ma Xiaoguang, memperingatkan Taipei untuk tidak menyiram bensin di “rumah orang yang sedang terbakar.”
“Tidak ada separatis yang diizinkan ikut campur atau menghancurkan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong,” kata Ma.
Setelah sempat mereda selama pandemi virus corona (Covid-19), aksi demonstrasi besar anti-Beijing kembali berlangsung di Hong Kong sejak beberapa pekan terakhir.
Demonstrasi itu dipicu oleh rencana pemerintah Hong Kong mengadopsi RUU Keamanan Nasional yang diusulkan China.
RUU itu bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di Hong Kong.
Warga anti-Beijing khawatir bahwa China akan memanfaatkan RUU itu untuk mengakhiri kebebasan Hong Kong sebagai daerah administratif khusus.
