Berita
Bawaslu: 58 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Serentak
AKTUALITAS.ID – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah selesai digelar 9 Desember kemarin. Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan 58 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan 58 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang itu sesuai pembaharuan data pengawasan 11 Desember 2020 pukul 06.00 WIB. […]
AKTUALITAS.ID – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah selesai digelar 9 Desember kemarin. Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan 58 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi menggelar pemungutan suara ulang (PSU).
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan 58 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang itu sesuai pembaharuan data pengawasan 11 Desember 2020 pukul 06.00 WIB.
“Hal tersebut (PSU) karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS,” kata Fritz. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (11/12/2020).
Pemungutan suara ulang juga karena ditemukan KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos.
Menurut Fritz, 58 TPS itu tersebar di 17 provinsi. Terbanyak sesuai data pembaharuan 11 Desember yakni di Sulawesi Tengah sebanyak 16 TPS.
Kemudian, sebanyak 12 TPS di Sumatera Barat, di Provinsi Jawa Timur dan Riau masing-masing 4 TPS, masing-masing tiga TPS di Sumatera Utara dan Banten.
TPS di Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara masing-masing dua TPS. Berikutnya, terdapat 1 TPS di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.
Fritz menjelaskan, teknis pemungutan suara ulang dalam ketentuan rekomendasi panwas kecamatan bisa dilaksanakan 2 hari setelah dilakukan pencoblosan Pilkada 2020.
“Atau paling lama 4 hari, berarti 13 Desember, Minggu. Dalam PKPU no 18 Tahun 2020 pasal 61 dan pasal 62 terdapat mekanisme PSU secara detail juga ada dalam PKPU nomor 8 tahun 2018 pasal 59 dan 60,” ujarnya.
-
RIAU24/08/2026 20:30 WIBDiapresiasi Presiden Prabowo, Kapolda Riau: Fokus Kami Padamkan Api
-
NASIONAL24/08/2026 17:00 WIBHabiburokhman: Dalang Karhutla Harus Diburu
-
RIAU24/08/2026 17:30 WIB25 Hari Neraka di Kerumutan, Tim Gabungan Nekat Terjang Kobaran Api Demi Selamatkan Riau
-
DUNIA24/08/2026 18:00 WIBIran Ancam Blokir Minyak Jika Teluk Bantu AS
-
NASIONAL24/08/2026 20:00 WIBKarhutla Mengganas, DPR Minta Instruksi Tito Dipatuhi Tanpa Tawar
-
DUNIA24/08/2026 19:00 WIBBNPB: Malaysia dan Singapura Jangan Saling Menyalahkan Soal Asap
-
NASIONAL25/08/2026 04:00 WIBDKPP Jatuhkan Sanksi Etik ke Bawaslu Intan Jaya
-
DUNIA24/08/2026 21:00 WIBKongres AS Bongkar Dugaan Jual Beli Ampunan di Era Trump

















