Berita
Menkopolhukam Klaim Kantongi Sejumlah Perusahaan yang Menguasai Tanah Negara
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku mengantongi sejumlah perusahaan yang menguasai tanah negara hingga ratusan hektare melalui hak guna usaha atau HGU. “Saya punya daftar 14 dan lebih dari itu, 14 grup perusahaan yang menguasai tanah ratusan ribu hektare itu,” kata Mahfud dalam diskusi daring, Senin (28/12/2020). […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku mengantongi sejumlah perusahaan yang menguasai tanah negara hingga ratusan hektare melalui hak guna usaha atau HGU.
“Saya punya daftar 14 dan lebih dari itu, 14 grup perusahaan yang menguasai tanah ratusan ribu hektare itu,” kata Mahfud dalam diskusi daring, Senin (28/12/2020).
Menurut Mahfud, HGU itu didapatkan perusahaan dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karenanya tak bisa pemerintah saat ini serta merta membatalkannya.
“Masalahnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan kita tidak boleh secara sepihak membatalkannya seperti HGU-HGU yang ratusan ribu hektare atau jutaan hektare bahkan kalau sudah disatukan dari berbagai grup-grup perusahaan itu,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku mengantongi sejumlah perusahaan yang menguasai tanah negara hingga ratusan hektare melalui hak guna usaha atau HGU.
“Saya punya daftar 14 dan lebih dari itu, 14 grup perusahaan yang menguasai tanah ratusan ribu hektare itu,” kata Mahfud dalam diskusi daring, Senin (28/12).
Menurut Mahfud, HGU itu didapatkan perusahaan dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karenanya tak bisa pemerintah saat ini serta merta membatalkannya.
“Masalahnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan kita tidak boleh secara sepihak membatalkannya seperti HGU-HGU yang ratusan ribu hektare atau jutaan hektare bahkan kalau sudah disatukan dari berbagai grup-grup perusahaan itu,” katanya.
-
NASIONAL25/06/2026 17:44 WIBKasus YTR, PPP Minta Negara Hadir Berikan Pendampingan Maksimal
-
POLITIK25/06/2026 17:00 WIBDemokrat 10 Tahun Oposisi Tanpa Main Mata dengan Kekuasaan
-
RAGAM25/06/2026 16:00 WIBTidur Dekat HP Jadi Kebiasaan Buruk Generasi Digital
-
NASIONAL25/06/2026 16:16 WIBBahlil Buka Kartu! Ada 120 Sumur Minyak Baru, RI Siap Kurangi Impor BBM
-
NASIONAL25/06/2026 16:47 WIBHarga Pertamax Diprediksi Turun per 1 Juli 2026
-
EKBIS25/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Jeblok ke Titik Terendah
-
POLITIK25/06/2026 14:00 WIBPengamat SDI: UU Perampasan Aset Jawab Kerinduan Rakyat
-
NUSANTARA25/06/2026 06:30 WIBWaspada Banjir Rob 24 Juni 7 Juli

















