EKBIS
Menkeu Purbaya Sidak Perusahaan Baja China di Pulogadung
AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kunjungan lapangan itu dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara aktivitas bisnis perusahaan dengan nilai kewajiban pajak yang dilaporkan.
Purbaya menegaskan sidak tersebut bukan bertujuan menghambat investasi maupun kegiatan usaha, melainkan menciptakan persaingan yang sehat bagi seluruh pelaku industri.
“Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, pemerintah memiliki data yang menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan antara skala usaha perusahaan dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Karena itu, otoritas meminta sejumlah dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
Dirinya menekankan proses yang sedang berjalan masih berada pada tahap klarifikasi sehingga belum dapat disimpulkan terjadi pelanggaran.
“Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta,” ujarnya.
Pihak manajemen perusahaan disebut telah menyatakan kesediaan bekerja sama dengan pemerintah dalam proses pemeriksaan tersebut. Perusahaan juga mengklaim seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan selama ini telah mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah menyambut positif sikap kooperatif tersebut dan meminta jajaran otoritas perpajakan mempercepat pengumpulan data serta analisis agar kepastian hukum dapat segera diperoleh.
Selain perusahaan yang diperiksa di Pulogadung, Kementerian Keuangan berencana melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan analisis data yang dimiliki pemerintah.
Purbaya mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri nasional.
“Pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan,” katanya. (Ari)
-
NASIONAL25/06/2026 17:44 WIBKasus YTR, PPP Minta Negara Hadir Berikan Pendampingan Maksimal
-
POLITIK25/06/2026 17:00 WIBDemokrat 10 Tahun Oposisi Tanpa Main Mata dengan Kekuasaan
-
RAGAM25/06/2026 16:00 WIBTidur Dekat HP Jadi Kebiasaan Buruk Generasi Digital
-
NASIONAL25/06/2026 16:16 WIBBahlil Buka Kartu! Ada 120 Sumur Minyak Baru, RI Siap Kurangi Impor BBM
-
NASIONAL25/06/2026 16:47 WIBHarga Pertamax Diprediksi Turun per 1 Juli 2026
-
EKBIS25/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Jeblok ke Titik Terendah
-
POLITIK25/06/2026 14:00 WIBPengamat SDI: UU Perampasan Aset Jawab Kerinduan Rakyat
-
NUSANTARA25/06/2026 06:30 WIBWaspada Banjir Rob 24 Juni 7 Juli

















