Berita
Terlalu Banyak Stakeholder Tangani Pandemi, Mufidayati: Perlu Dievaluasi
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara detail untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun. Mantan anggota DPRD tersebut memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah. Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara detail untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun.
Mantan anggota DPRD tersebut memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah.
Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat.
“Komisi IX selalu mengatakan ke Pak Menkes, ini terlalu banyak stakeholder yang leading sector-nya bukan dari Kemenkes. Padahal pandemi ini bencana kesehatan, bukan bencana alam yang kelihatan. Harusnya leading sector-nya Kemenkes yang paham masalah kesehatan, ada epidemiolog, dan ahli-ahli lainnya,” kata Kurniasih saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta Selatan, Sabtu (6/3/2021).
Selain itu, kata Mufida, yang perlu dievaluasi adalah kebijakan pengendalian ruang gerak masyarakat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Tak dipungkiri banyak masyarakat merasa terbebani dalam mencari nafkah akibat pembatasan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru belum efektif menekan laju penularan Covid-19.
“Kemudian penerapan 3T (testing, tracing, treatment) masih belum mencapai target yang ditentukan WHO, khususnya testing. Kami pernah mengusulkan agar memaksimalkan alat yang ada, seperti GeNose dan karya anak bangsa lain untuk percepat testing, karena kalau mengandalkan PCR butuh waktu lama,” lanjut Kurniasih.
PR lain yang masih menghantui yakni sosialisasi dan penerapan 3M yang sudah berubah menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Semakin ke sini semakin kendor, karena kita paham masyarakat mulai bosan dan puncaknya lelah dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Ini harus dievaluasi,” tegasnnya.
“Terakhir soal vaksin yang digadang-gadang sebagai game changer ternyata belum kelihatan. Karena setelah divaksin, masih dibutuhkan 3 M, terbentuknya antibodi juga baru terjadi beberapa hari setelah vaksin kedua. Pengadaan vaksin masih harus di-support lagi karena terbatas,” tandasnya.[Kiki Budi Hartawan/Juniar]
-
POLITIK23/06/2026 16:15 WIBRoy Suryo dan Dokter Tifa Dapat Penagguhan, Analis Sebut Jokowi Tertekan
-
NASIONAL23/06/2026 17:16 WIBIstana akan Telusuri Dugaan Mahasiswa UBK Terima Uang Usai Demo dan Audiensi dengan Wapres
-
POLITIK23/06/2026 11:00 WIBAHY Wacana Prabowo Gibran 2 Periode Masih Terlalu Dini
-
POLITIK23/06/2026 17:01 WIBDjarot: Jokowi Itu Siapkan Gibran Jadi Presiden Ketimbang Dukung Dua Periode Prabowo
-
NASIONAL23/06/2026 17:30 WIBUU Polri Baru Resmi Berlaku, Polri Siapkan Aturan Turunan
-
DUNIA23/06/2026 12:00 WIBAS Siapkan Rudal Tomahawk di Jepang
-
RAGAM23/06/2026 14:30 WIBBakar Sampah Bisa Didenda Rp5 Miliar
-
NASIONAL23/06/2026 10:00 WIBBGN Resmi Stop Program MBG Saat Libur Sekolah

















