AHY: Seharusnya Moeldoko Minta Maaf Kepada Masyarakat dan Jajaran Partai Demokrat


Ketua Umum terpilih Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato kemenangannya saat Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. AKTUALITAS.ID/Munzir.

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai aktor utama dan korban dari Demokrat versi KLB Deli Serdang.

“Kalau melihat pak Moeldoko itu aktor utama atau korban, bisa dua-duanya, tapi mana yang pasti itu kita kembalikan ke beliau. Yang pasti, keduanya sama-sama tidak baik dalam kaitan kudeta terhadap Partai Demokrat yang sah”, ungkap AHY saat melakukan rapat konsolidasi bersama pengurus DPC dan DPD Demokrat Jawa Tengah di Camp Mawar Umbul Sido Mukti Kabupaten Semarang, Minggu (4/4/2021).

AHY menyindir pihak kubu KLB, termasuk Moeldoko, seharusnya meminta maaf kepada masyarakat, pemerintah dan negara, termasuk kepada jajaran Partai Demokrat.

“Karena dua bulan ini telah membuat gaduh dengan mempertontonkan politik yang tidak beretika”, tambah AHY.

Lebih lanjut, AHY menyatakan niatnya dapat segera bertemu Presiden Joko Widodo untuk bersilaturahmi.

Dalam pertemuan nanti AHY berkata ingin menyampaikan rasa terima kasih karena telah membawa pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham mengeluarkan keputusan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

“Saya tanggal 31 Maret 2021 usai mendengar keputusan Kemenkumham, malam harinya saya mengirim pesan kepada Bapak Presiden Jokowi berterima kasih karena sudah menjunjung tinggi hukum di negeri ini. Saya juga meminta waktu kepada beliau untuk bisa bersilaturahmi,” lanjut AHY.

Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan menolak pengajuan keabsahan Demokrat versi KLB Deli Serdang karena dianggap tidak dapat melengkapi beberapa persyaratan dan tidak sesuai dengan AD/ART.

Dengan keputusan itu maka Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>