AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Center, salah satu organisasi relawan Joko Widodo, Diddy Budiono menilai tudingan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menggerakkan kekuasaan pemerintah saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang pada awal Maret lalu terbukti tidak benar.
“Keputusan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang menolak mengesahkan KLB Deli Serdang ini membuktikan selama ini Moeldoko telah difitnah dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko dalam KLB Deli Serdang dan semua kisruh internal Partai Demokrat ini,” kata Diddy dalam keterangannya, Minggu (4/4/2021).
Hal ini dikatakan merespon keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
“Keputusan Menkumham Yasonna mengkonfirmasi pemerintah sama sekali tidak ikut campur apalagi pasang badan dalam KLB Deli Serdang yang menasbihkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat,” ujar Diddy.
Diddy menyatakan, pemerintah sudah bertindak tepat dan profesional. Pemerintah sudah menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Diddy, Presiden Joko Widodo tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal parpol manapun.
“Jelas sekali, dari awal istana tidak pernah komentar dan bereaksi apa pun terhadap peristiwa KLB Partai Demokrat ini dan hari ini terbukti bahwa tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang menyeret istana adalah tidak benar,” ujar dia.
Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengaku terganggu dengan isu kisruh Partai Demokrat yang mengaitkan dirinya membela kubu Moeldoko.
“Dicatutlah nama saya. Dia bilang itu ada (pertemuan) Menkumham dan Moeldoko,” tepis Yasonna.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021.
