Uni Eropa menjatuhkan sanksi atas 10 pejabat junta militer dan dua perusahaan Myanmar yang terkait dengan penyerangan terhadap demonstran antikudeta.
Menteri Luar Negeri Myanmar, Heiko Maas, mengatakan bahwa Uni Eropa mengambil keputusan ini dalam rapat virtual pada Senin (19/4).
“Selain individu-individu itu, dua perusahaan konglomerat yang terkait militer juga terkena dampak [sanksi ini],” ujar Maas seperti dikutip AFP.
Menurut Maas, Uni Eropa mengambil keputusan ini untuk menekan Myanmar agar mau kembali ke meja perundingan.
“Rezim militer terus menggunakan kekerasan dan membawa negara itu ke kehancuran. Itulah alasan kami menambah tekanan agar militer kembali ke meja perundingan,” ujar Maas.
Para diplomat Uni Eropa kemudian menjabarkan bahwa dua perusahaan yang dijatuhi sanksi itu termasuk Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor perdagangan, alkohol, rokok, dan kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, sepuluh pejabat junta militer yang menjadi target sanksi sebagian besar merupakan anggota Dewan Administrasi Negara. Mereka dianggap bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Myanmar.
Ini merupakan tekanan terbaru negara-negara Barat terhadap MEC dan MEHL. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap kedua perusahaan besar Myanmar tersebut.
Myanmar terus menjadi perhatian internasional sejak militer mengudeta pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu.
Rakyat yang menolak kudeta terus menggelar demonstrasi. Aparat pun kian keras menindak para demonstran.
Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) melaporkan bahwa hingga saat ini, lebih dari 700 orang tewas akibat bentrokan antara aparat dan demonstran antikudeta.
