Berita
Bisa Bikin Gaduh, PAN: Wacana Jokowi 3 Periode Harus Dihentikan
AKTUALITAS.ID- Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menolak wacana Presiden Joko Widodo tiga periode. Menurut Saleh, dorongan masa jabatan presiden diperpanjang bertentangan dengan UUD 1945. Saleh meminta wacana itu dihentikan dibesar-besarkan karena hanya bikin gaduh. “Terkait wacana Presiden Jokowi 3 periode sampai hari ini, detik ini, wacana pengusulan itu bertentangan dengan UUD 1945. Sesuatu yang bertentangan […]
AKTUALITAS.ID- Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menolak wacana Presiden Joko Widodo tiga periode. Menurut Saleh, dorongan masa jabatan presiden diperpanjang bertentangan dengan UUD 1945. Saleh meminta wacana itu dihentikan dibesar-besarkan karena hanya bikin gaduh.
“Terkait wacana Presiden Jokowi 3 periode sampai hari ini, detik ini, wacana pengusulan itu bertentangan dengan UUD 1945. Sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 itu tidak boleh dibesar-besarkan, itu bisa bikin gaduh, polemik sehingga harus segera dihentikan,” ujar Saleh di DPR, Jakarta, Senin (21/6/2021).
Saleh menuturkan, Jokowi sudah menyatakan tidak ingin masa jabatan presiden tiga periode. Jokowi, kata Saleh, tidak ingin mengingkari amanat reformasi.
Sebab itu, para pendukung Jokowi pinta Saleh, jangan memperlebar polemik tersebut karena hanya akan merugikan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
“Dalam hal ini kami meminta kepada para pendukung Jokowi jangan memperlebar masalah ini, yang pada intinya nanti justru bukan menguntungkan Jokowi tapi malah merugikan Jokowi,” kata Saleh.
“Orang nanti akan menganggap, jangan-jangan diusulkan oleh Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak ikut-ikutan dalam wacana soal itu,” sambungnya.
Fraksi PAN tegas menolak gagasan tiga periode. PAN taat terhadap konstitusi yaitu masa jabatan presiden hanya bisa diperpanjang lima tahun untuk satu masa bakti.
“Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menolak gagasan tiga periode itu karena kami taat konstitusi. Karena konstitusi saat ini jabatan Presiden bisa diperpanjang 5 tahun kemudian untuk satu masa bakti atau periode. Jadi maksimal hanya dua periode,” ujar Saleh.
-
RIAU02/05/2026 16:00 WIBSindikat Narkoba Lintas Negara Dibekuk di Meranti, Polda Riau Sita 27 Kg Sabu
-
EKBIS02/05/2026 17:30 WIBBeri Dampak Sosial-Ekonomi, Danantara Evaluasi Beragam Peluang
-
PAPUA TENGAH02/05/2026 23:00 WIBAntusiasme Tinggi Warnai Upacara Hardiknas di SD Naena Kekwa Bersama Satgas TMMD Kodim 1710/Mimika
-
PAPUA TENGAH02/05/2026 16:30 WIBYan Mandenas dan Kapolda PPT Pantau Pendistribusian dan Cek Kesiapan Stok Beras di Bulog KC Timika
-
JABODETABEK02/05/2026 19:00 WIBKoridor Baru Layanan Biskita Trans Depok Mulai Dikembangkan
-
POLITIK02/05/2026 18:30 WIBMegawati: Pancasila Harus Jadi Ruh Hukum di Tengah Hiper-Regulasi
-
NASIONAL02/05/2026 18:00 WIBKPAI Minta Proses Hukum Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren Ciawi
-
DUNIA02/05/2026 19:30 WIBUSS Gerald R. Ford Tinggalkan Timur Tengah

















