Berita
Presiden Jokowi Minta Tata Kelola Perusahaan Pinjol Diperbaiki
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tata kelola perusahaan pinjaman online alias pinjol diperbaiki. Mengingat telah lebih dari 68 juta rakyat yang ambil bagian di dalam aktivitas kegiatan financial technology (fintech), dengan perputaran dana atau omzet di atas Rp260 triliun. Hal itu diutarakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate seusai menggelar rapat […]
AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tata kelola perusahaan pinjaman online alias pinjol diperbaiki. Mengingat telah lebih dari 68 juta rakyat yang ambil bagian di dalam aktivitas kegiatan financial technology (fintech), dengan perputaran dana atau omzet di atas Rp260 triliun.
Hal itu diutarakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate seusai menggelar rapat terbatas seputar pinjaman online di Kompleks Istana Negara, Jumat (15/10/2021).
Menkominfo Johnny mengatakan, Jokowi telah memberikan arahan yang sangat tegas, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana dalam praktik pinjol ilegal.
“Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjol legal yang baru, dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online untuk pinjaman, penyelenggara sistem elektronik, untuk pinjaman online yang baru,” kata Johnny.
Selanjutnya, Kemenkominfo sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 ini telah menutup 4.874 akun pinjol ilegal. Untuk 2021 saja, terdapat 1.856 aplikasi pinjol yang diblokir dari berbagai tempat, mulai dari situs, google playstore, YouTube, Facebook, hingga Instagram.
“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjol ilegal, atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” seru Johnny.
“Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan. Penahanan, penindakan dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman, karena yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dati sektor ultramikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” tegasnya.
-
RIAU16/11/2026 14:30 WIBOperasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Bengkalis Sasar 10 Pelanggaran Ini
-
DUNIA16/11/2026 12:00 WIBZelensky Bongkar Usulan Rahasia AS Soal Wilayah Ukraina
-
POLITIK16/11/2026 16:14 WIBRatusan Massa LPI Desak Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran
-
NASIONAL16/11/2026 14:00 WIBDPR Siapkan Benteng Hukum Lawan Penyadapan Ilegal
-
DUNIA16/11/2026 15:00 WIBAS Keluarkan Warning Darurat untuk Warganya
-
POLITIK16/11/2026 11:00 WIBHabiburokhman Desak MPR Bergerak Cepat Cari Wapres Baru
-
POLITIK16/11/2026 13:00 WIBZulhas: Parpol Sepakat Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra
-
POLITIK16/11/2026 10:00 WIBHormati Koalisi Prabowo, PKS Tak Berebut Kursi Wapres

















