Mendagri Minta Maaf atas Kinerja Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad

AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta maaf terkait kinerja Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad. Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin.

Dalam kesempatan itu, Tito mengakui kinerja Musa’ad tidak memuaskan, yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat dan pemerintahan setempat. “Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” ujar Tito.

Tito mengungkapkan bahwa ia mengenal Musa’ad sebagai seorang putra asli Fakfak, Papua Barat, yang memiliki latar belakang sebagai akademisi dan birokrat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Waktu saya (menjabat, red.) Kapolda Papua, dia adalah think tank (pemikir, red.) utama yang menjadi andalan di Provinsi Papua, dan orang yang sangat cerdas,” ujarnya.

Namun, Tito menyatakan kekecewaannya saat menerima laporan terkait kinerja Musa’ad yang dinilai kurang baik. “Saya langsung tegur keras sekali yang bersangkutan, termasuk juga saat batu (batu pertama peresmian kantor Gubernur Papua Barat Daya, red.) hilang itu saya keras sekali menegur, dan saya segera langsung ingatkan ke (penjabat, red.) Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan,” tambahnya.

Tito menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Musa’ad sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan di Papua Barat Daya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. “Kami akan mengevaluasi Musa’ad dan menegurnya untuk perbaikan kinerja ke depan,” jelas Tito.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, juga mengkritik kinerja Musa’ad. Ia menyatakan bahwa Musa’ad tidak mampu mengemban amanah sebagai Pj. Gubernur Papua Barat Daya. “Mohon maaf tidak bisa dipertahankan, sangat mempermalukan bangsa dan negara, sangat mempermalukan Presiden Jokowi juga. Bagaimana mungkin untuk hal-hal yang peletakan batu itu bersifat sejarah, peletakan batu pertama itu batunya tidak kelihatan. Wakil Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, yang notabene kantor gubernur, batunya hilang, dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana,” jelas Junimart.

Pernyataan Mendagri ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu kinerja pejabat di daerah, khususnya di wilayah yang memerlukan perhatian lebih seperti Papua Barat Daya. Evaluasi terhadap Musa’ad diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di wilayah tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan memperbaiki kinerja pejabat daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Tito Karnavian berharap dengan adanya evaluasi dan tindakan tegas ini, kinerja pemerintahan di Papua Barat Daya dapat semakin baik dan memenuhi harapan masyarakat serta pemerintah pusat. (NOUFAL/RAFI)