Komisi I: Peserta SPPI Disiapkan Jadi Manajer Pembangunan, Bukan Prajurit Tempur

AKTUALITAS.ID – Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran atau Latsarmil dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah lima peserta calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai evaluasi harus difokuskan pada desain kurikulum pelatihan, terutama materi fisik berintensitas tinggi yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas para peserta setelah lulus dari program tersebut.

Menurutnya, peserta SPPI dipersiapkan sebagai penggerak pembangunan di tingkat desa, bukan sebagai prajurit tempur. Karena itu, materi pelatihan harus disusun sesuai kebutuhan jabatan dan mempertimbangkan keselamatan peserta.

“Evaluasi harus dilakukan secara spesifik pada desain materi pelatihan. Peserta SPPI bukan dipersiapkan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai manajer pembangunan berbasis masyarakat,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Dirinya menilai latihan fisik tetap penting sebagai bagian dari pembentukan disiplin dan kepemimpinan. Namun intensitasnya perlu disesuaikan dengan profil peserta agar tidak menimbulkan risiko fatal.

“Materi yang memiliki risiko fisik tinggi perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip kebutuhan jabatan,” katanya.

Politikus tersebut mengusulkan sejumlah langkah perbaikan dalam penyusunan kurikulum baru Latsarmil. Salah satunya mengurangi atau memodifikasi seluruh latihan fisik berat yang tidak relevan dengan tugas calon manajer desa.

Selain itu, pelaksanaan latihan fisik diminta dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan, indeks massa tubuh, serta rekam medis setiap peserta. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibanding menerapkan standar latihan yang sama kepada seluruh peserta.

Amelia juga meminta Kementerian Pertahanan memperbanyak materi pembelajaran di kelas, seperti kepemimpinan, bela negara, etika pelayanan publik, kerja sama tim, manajemen krisis, komunikasi publik, pengelolaan koperasi, mitigasi konflik desa, ketahanan pangan hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Tidak hanya kurikulum, aspek pengawasan kesehatan selama pelatihan juga menjadi sorotan. Menurutnya, pemeriksaan kondisi fisik peserta harus dilakukan secara berkala agar gejala seperti heat stroke, dehidrasi maupun gangguan jantung dapat terdeteksi lebih cepat.

“Pengawasan kesehatan harus diperkuat melalui pemantauan tanda vital secara berkala. Latihan juga harus segera dihentikan ketika muncul gejala awal yang membahayakan keselamatan peserta,” ucapnya.

Meski terjadi insiden yang menewaskan lima peserta, Amelia menegaskan program SPPI tidak perlu dihentikan. Program tersebut tetap dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah.

Menurutnya, tragedi tersebut justru harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola pelatihan agar lebih profesional, akuntabel, dan mengedepankan manajemen risiko.

“Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga kemampuan negara memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia berlangsung aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan peserta,” tutur Amelia. (Yan)