Connect with us

DUNIA

Veteran Trans Bersuara: Pemecatan 1.000 Tentara Transgender Bukan Keputusan Sukarela

Aktualitas.id -

US ARMY, FOTO/ EPA

AKTUALITAS.ID – Pentagon mengumumkan akan memberhentikan sekitar 1.000 anggota militer Amerika Serikat yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai transgender. Kebijakan baru yang dikeluarkan pada Kamis (9/5/2025) ini juga memberikan waktu 30 hari bagi mereka yang belum terbuka tentang identitas transgender mereka untuk mengundurkan diri.

Langkah ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS pada Selasa lalu yang mengizinkan pemerintahan Trump untuk menerapkan larangan terhadap anggota militer transgender. Departemen Pertahanan AS menyatakan akan menindaklanjuti dengan memeriksa catatan medis untuk mengidentifikasi anggota lain yang belum melaporkan status transgender mereka.

Menurut data Desember 2024, terdapat 4.240 tentara aktif, garda nasional, dan dinas cadangan yang didiagnosis mengalami disforia gender dari total 2 juta personel militer AS. Memo serupa pernah dikeluarkan pada Februari lalu, namun terhenti karena adanya tuntutan hukum. Sejak memo awal, sekitar 1.000 tentara telah secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai transgender.

Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan 1.000 tentara yang telah mengidentifikasi diri akan memulai proses pemisahan sukarela dari militer. Rae Timberlake, juru bicara Sparta Pride dan seorang veteran Angkatan Laut, termasuk di antara mereka. Timberlake mengungkapkan kekhawatiran anggota militer trans yang tidak mengambil tawaran pengunduran diri saat ini berisiko kehilangan berbagai manfaat yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.

Meskipun memilih untuk mengundurkan diri, Timberlake menegaskan banyak tentara transgender sebenarnya ingin terus bertugas jika diizinkan. Ia menyebut keputusan ini sebagai “keputusan yang diambil oleh orang-orang di bawah tekanan.”

Kebijakan ini menjadi langkah terbaru pemerintahan Trump yang menargetkan anggota militer dan veteran transgender. Sebelumnya, Departemen Urusan Veteran (VA) juga mulai membatasi layanan kesehatan bagi veteran LGBT. Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan secara terbuka menyatakan pandangannya yang kontroversial terkait peran perempuan dalam pertempuran dan menggunakan retorika yang merendahkan komunitas LGBT dalam pengumumannya. Langkah ini terjadi di tengah sulitnya perekrutan militer dan kekhawatiran veteran terkait potensi pemotongan anggaran VA. (Mun)

TRENDING