Jepang Tunda Pengakuan Palestina, Tetap Dorong Solusi Dua Negara

AKTUALITAS.ID — Jepang menahan diri untuk tidak segera bergabung dengan deretan negara yang telah mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, menegaskan bahwa bagi Tokyo, solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.

“Pertanyaannya bukan apakah Jepang akan mengakui negara Palestina, melainkan kapan,” ujar Iwaya. “Kami akan terus memantau perkembangan dan melanjutkan pembahasan secara komprehensif dengan keseriusan lebih besar.”

Sikap ini menempatkan Jepang sejalan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, yang hingga kini belum mengakui Palestina. Namun, berbeda dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang kerap memberi dukungan penuh kepada Israel, Iwaya justru menegaskan Jepang “sangat mengecam” langkah sepihak Israel, termasuk operasi militer di Gaza dan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

“Jika Israel mengambil langkah lebih jauh yang menghalangi tercapainya solusi dua negara, Jepang akan terdorong untuk memperkenalkan langkah baru sebagai respons,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jepang juga mendesak Hamas membebaskan seluruh sandera yang ditahan sejak serangan ke Israel pada 2023, serta menghentikan perlawanan bersenjata.

Sementara itu, dukungan terhadap Palestina terus mengalir dari negara-negara Barat. Setelah Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu resmi mengumumkan pengakuan negaranya terhadap Palestina. Macron menyebut langkah itu sebagai “satu-satunya solusi yang memungkinkan Israel hidup dalam damai.”

Momentum semakin kuat ketika Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi di sela sidang PBB untuk mendorong terbentuknya negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Namun, Amerika Serikat bersama Israel memilih memboikot pertemuan tersebut dengan alasan pengakuan Palestina hanya akan memperkuat Hamas dan memperpanjang konflik yang hampir dua tahun berlangsung. (DIN)